JAYAPURA – Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan akuntable adalah Misi Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP, MH dan Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM, untuk kesejahteraan masyarakat di Papua. Sangat diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua stickholder termasuk didalamnya dilakukan oleh Negara-negara Donor yang secara khusus mendukung pencegahan Korupsi untuk mewujudkan good governance.
Untuk hal inilah maka pada tanggal 15 Januari 2021 diakukan penendatangan MOU secara Virtual antara Pemerintah Republik Federal Jerman (diwakili oleh GIZ) yang telah mendukung Pemerintah Republik Indonesia di bidang pencegahan korupsi sejak tahun 2007 dalam proyek kerjasama bilateral: Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC).
Fase proyek saat ini berlangsung dari Januari 2019 hingga Desember 2021. Pada fase ini Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Sorong Selatan menjadi wilayah yang dipilih untuk mendapatkan dukungan bantuan teknis, dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan.
Berbagai bentuk kerjasama di Tanah Papua telah dilakukan dalam dua tahun ini, diantaranya pelaksanaan kajian “Indeks Anggaran Daerah dan Analisis Anggaran Daerah di Papua dan Papua Barat (bekerjasama dengan SEKNAS FITRA), lokakarya terkait pengembangan perizinan elektronik di Provinsi Papua Barat, pengembangan modul anti-korupsi masyarakat adat (bekerjasama dengan AMAN dan ICW), serta penguatan sektor publik dan LSM melalui sosialisasi JAGA di Papua dan Papua Barat.
Selain itu, GIZ terus mendukung upaya KPK RI dalam memastikan pengembangan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.
Pada kesempatan ini Penjabat Sekretaris Daerah Papua Doren Wakerkwa, SH dalam sambutannya melalui Virtual memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan, dan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan KPK RI atapun stickholder lainnya guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan serta modern dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua.
Ada banyak kendala teknis baik masalah SDM, Teknologi ataupun lainnya yang diakibatkan oleh kondisi alam di Papua tandasnya, namun tidak menyurutkan semangat berkarya lebih baik.
Acara ini diikuti oleh Pemerintah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, beberapa Kabupaten di Papua dan Papua Barat , LSM lokal, perguruan tinggi lokal dan pihak swasta dan juga diisi presentasi oleh beberapa LSM diantaranya: FITRA, Indonesian Corruption Watch (ICW), serta juga dilakukan diskusi panel yang membahas kepedulian terhadap pendidikan pencegahan korupsi bagi masyarakat adat, sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ), indeks dan analisis anggaran daerah, serta platform multipihak terkait tata kelola yang baik di sektor kehutanan. Khusus SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terlibat secara aktif pada kegiatan ini adalah Dinas Kehutanan, Biro Layanan PBJ, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, BPKAD, Inspektorat, Dinas PTSP, Biro Hukum, Dinas Kesehatan dan Dinas KOMINFO.
