Jayapura – Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Thomas Songgonau, meminta Penjabat Gubernur untuk melakukan evaluasi kinerja kepala OPDnya. Karena dirinya menilai ada OPD diisi oleh orang-orang yang kurang tepat.
Menurutnya, diakhir masa jabatan Gubernur Lukas Enembe ada OPD yang tidak bekerja dengan baik untuk mempublikasikan hasil pembangunan yang sudah dikerjakan selama ini.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi Papua melalui Dinas Kominfo sudah membangun videotron di beberapa kabupaten dan kota, itu yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk publikasikan hasil pembangunan selain memanfaatkan media cetak, online dan elektronik yang ada di tanah Papua.
“Seharusnya dengan adanya videotron di kabupaten/kota Dinas Kominfo bisa menayangkan video-video hasil pembangunan selama 10 tahun ini, padahal dinas ini mendapat anggaran yang cukup besar setiap tahun,” tegas Thomas kepada wartawan di Jayapura, Selasa, 5 September 2023.
Thomas mengatakan, dinas Kominfo jangan jadikan videotron sebagai proyek. Dimana, videotron dibangun dengan dana milyaran rupiah setelah itu hibah ke kabupaten/kota.
Padahal, videotron tersebut dapat menjadi sarana sosialisasi program dan kegiatannya dan bisa dipantau secara realtime oleh masyarakat kapan saja. Tapi faktanya sampai hari ini masih jauh dari apa yang diharapkan.
“Saya minta kinerja kepala dinas Kominfo dan OPD lainnya harus dievaluasi atau diganti, karena hasil pembangunan yang dikerjakan di lima wilayah adat oleh mantan Gubernur Papua Lukas Enembe kurang dipublikasikan dengan baik,” tegas politisi partai Demokrat tersebut.
Thomas menambahkan, tahun 2023 dinas Kominfo mendapat anggaran yang cukup besar. Dimana, pada APBD perubahan 2023 kurang lebih Rp 23 milyar.
Oleh karena itu, Thomas minta kepada dinas tersebut memanfaatkan media-media lokal di Papua untuk mempublikasikan program-program pembangunan dengan baik. Bukan hanya media-media tertentu saya yang dikasih kerjasama.
Sebelumnya, Forum Pemimpin Redaksi Media Orang Asli Papua (FPRM-OAP) mendukung DPR Papua agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera melakukan pergantian pejabat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Papua.
Ketua FPRM-OAP, Simon Baab, menegaskan sejak Pemprov Papua melakukan perampingan OPD tahun 2020 lalu, Biro Humas dan Protokoler Setda Papua dileburkan kedalam Dinas Kominfo Papua, saat itulah, peran dan kerjasama dengan pers tidak maksimal.
Terbukti dengan sosialisasi kebijakan dan implementasi pembangunan yang dilakukan Pemprov sangat minim. Hanya satu dua media yang diakomodir kerjasama, kalau diakumulasi dalam beberapa tahun terakhir mencapai ratusan bahkan milliar rupiah.
Sebaliknya,kata Simon,media-media OAP yang selama ini menjadi ujung tombak menginformasikan kebijakan pembangunan Pemprov Papua sama sekali tidak digubris dengan alasan yang tidak jelas. Padahal, dinas ini mengelola anggaran milliaran rupiah.
“Teman-teman pemimpin media asli Papua melaporkan, tagihan-tagihan media mereka dikembalikan, tanpa alasan yang jelas. Padahal dinas ini kelola dana milliar rupiah. Kita ke kantor Kominfo tidak diterima, pejabatnya mungkin alergi dengan wartawan OAP. Kenapa Kadis Kominfo kembalikan tagihan media anak-anak asli Papua? Itu jadi pertanyaan,”kritik Simon. (Paskarimba Atururi/Bams)
