JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua menunda beberapa pekerjaan fisik skala besar akibat dari bencana pandemi Covid-19.
Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal kepada wartawan usai pembukaan rapat paripurna dalam rangka penetapan Raperdasi tentang perubahan ABPD tahun anggaran 2020 di Gedung DPRP Jayapura, Senin (14/9/2020).
“Pemerintah Provinsi Papua tahun ini menunda semua pekerjaan proyek fisik skala besar, akibat defisit anggaran, penundaan pekerjaan fisik juga bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sebab sebagian besar pekerja (tukang) bangunan yang bekerja asalnya dari luar Papua,” kata Klemen Tinal.
Oleb sebab itu, pekerjaan atau proyek fisik besar untuk sementara dihentikan. “Kami sudah sepakat bersama DPRP untuk mengevaluasi seluruh pekerjaan skala besar dalam APBD Perubahan tahun 2020,” tegasnya.
Ditegaskannya, SKPD yang memiliki pekerjaan besar agar membayar sesuai presentase apa yang sudah dikerjakan. Artinya, jika sampai September 2020 sudah mencapai 80 persen, maka yang dibayar progress pekerjaan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRP Johny Banua Rouw, mengatakan dalam APBD-P 2020, pihaknya sudah sepakat untuk melihat (evaluasi) kembali seluruh pekerjaan-pekerjaan fisik dengan konsekuensi waktu yang terbatas.
“Di sisa tahun ini, penggunaan anggaran hanya efektif 2 bulan, sehingga tidak perlu membuat proyek besar agar anggaran yang ada bisa terserap dengan baik,” katanya.
Sementara untuk anggaran sisa, ujar ia, sudah disepakati akan digunakan untuk membantu masyarakat dengan cara membuat program padat karya supaya semua masyarakat bisa bekerja dan mendapat penghasilan ditengah pandemi.
Meskipun lanjutnya, di tengah pandemi ekonomi Papua terbaik di Indonesia (peringkat 1). Artinya, menunjukan pekerjaan yang dilakukan sudah sangat baik, sebab mampu mempertahankan ekonomi ditengah wabah.
“Kami harap dengan adanya program padat karya, masyarakat bisa bekerja dan mendapat penghasilan baik di sektor ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Kami harap, di sisa tiga bulan ini apa yang dilakukan pemerintah bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Dalam laporan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal dalam pembukaan sidang. Pemerintah Papua alami defisit dikarenakan adanya pergeseran maupun perubahan dalam APBD 2020.
Hanya saja, Papua terbantukan dengan adanya dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Sebab, pendapatan APBD induk 2020 yang awalnya direncanakan bersama sebesar Rp14 triliun lebih, mengalami penurunan sebesar Rp1 triliun lebih.
Begitu juga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga alami penurunan sebesar Rp124 miliar lebih, diikuti dana perimbangan Rp568 miliar lebih, pendapatan daerah yang sah Rp715 miliar lebih, belanja daerah Rp578 miliar lebih.
Belanja tidak langsung Rp180 miliar lebih, belanja langsung Rp398 miliar lebih, belanja pegawai non gaji Rp31 miliar lebih, belanja barang dan jasa Rp138 miliar lebih, dan belanja modal Rp228 miliar lebih.
Dengan demikian, defisit APBD-P tahun anggaran 2020 alami perubahan secara agregat minus sebesar Rp830 miliar lebih menjadi Rp1 trilun lebih dari anggaran semula Rp544 miliar lebih.
