Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Statement Mahfud MD Dinilai Terlalu Panas dan Bisa Sakiti Hati Orang Papua

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol

Jayapura, – Terkait dengan statement Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang akan merekomendasikan aparat pertahanan dan keamanan untuk mengisi daerah-daerah yang masih kosong pengamanannya termasuk Papua, ditanggapi serius Anggota DPR Papua, Natan Pahabol.

Menurut legislator Papua itu, statement dari seorang Mahfud MD itu terlalu panas sehingga dapat menyinggung dan menyakiti hati orang Papua. Pasalnya, di Papua saat ini tidak ada lagi wilayah yang kosong, semua sudah terisi. Sehingga tidak perlu menambah pasukan atau pun mengirim aparat keamanan ke wilayah Papua

“Tidak ada wilayah yang kosong saat ini. Disini ada hutan, gunung, danau dan juga sungai. Dan di Papua ini sudah terlalu banyak aparat yang jaga dan sudah dikuasai, mulai dari kampung sampai ke kota. Jadi tidak perlu lagi mengirim aparat keamanan ke Papua,”tandas Natan Pahabol dalam pesan singkatnya kepada Pasific Pos, Kamis (22/10).

Bahkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua ini menilai kebijakan dan statemen Menkopolhukan ini bisa menimbulkam opini ditengah-tengah masyarakat Papua.

“Coba hitung dulu, sudah berapa banyak aparat keamanan yang ada di Papua. Sehingga pertanyaan kami orang Papua, dengan banyaknya aparat yang kuasai Papua, apakah itu dapat menyelesaikan masalah Papua? Atau membawa kesejahteraan?. Dan jika mereka datang, misinya apa?,” kata Natan.

Apalagi lanjutnya, pemerintah pusat hanya menguasai wilayah yang belum di sentuh oleh masyarakat.

“Padahal, banyak ahli Indonesia yang sudah bilang bahwa jangan bangun Papua dengan pendekatan aparat. Sebab orang Papua trauma dengan hubungan yang tidak harmonis selama ini. Lebih baik bangun Papua dengan pendekatan kesehjateraan, kedamaian melalui pendidikan, kesehatan, penginjilan, dan pertanian,”ungkap Natan Pahaol.

Menurut Natan Pahabol, orang Papua memerlukan pelayanan yang baik seperti misionaris barat yang kuasai Papua waktu lalu.

“Dulu tidak banyak aparat, tetapi lebih banyak pendeta, guru dan medis. Tapi aman-aman saja. Sekarang tanah ini sudah dikuasai oleh pemerintah RI. Selama ini tidak diminta pun sudah banyak aparat yang dikirim,” cetusnya.

Bahkan kata Natan Pahabol, hampir setiap hari. Kalau d Kalimatan dan Sumatra juga termasuk wilayah luas, jadi silahkan kirim ke sana. Kita di Papua sudah banyak saudara/i dari luar Papua dan sudah kuasai dalam semua aspek.

“Disini tidak ada perang antar negara atau konflik antar negara ini. Kami masih dalam bingkai NKRI. Tanah yang kosong dengan hutan Papua luas. Baik lebar dan panjang ada pada pemiliknya,” tegas Natan Pahabol.

Apalagi ungkap Natan Pajabol, ada flora dan fauna yang Tuhan kasih dengan penjaganya. Sehingga, Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur Papua, perlu bicara dengan Presiden terkait kebijakan macam ini.

“Jadi singkatnya, tidak ada tanah kosong kalau anda lihat hijau itu gunung. Di Papua adalah sumber kehidupan orang Papua. Kami punya daun sagu, flora fan fauna sebagai sumber kehidupan. Kami tidak kirimpun, mereka sudah datang sendiri dan kuasai. Apalagi anda kirim?, dan pastinya lebih banyak lagi,” ucapnya.

Natan Pahabol menambahkan, kalau pun ini terjadi, maka pasti terjadi kelompok minoritas bagi orang asli Papua (OAP) dan mayoritas bagi pendatang.

“Semoga pemerintah pusat bangun Papua dengan pendekatan kemanusiaan dan pakai hikmat Tuhan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Kapolres Minta Silaturahmi TNI Polri Tetap Terjalin Erat

Arafura News

Namantus Gwijangge : Apapun Alasan TNI/Polri dan TPNPB, Wajib Hukumnya Lindugi Warga Sipil

Tiara

Terkait Bangunan Baru Koramil 1709-03, Ini Kata Ketua LMA Waropen

Afrans

Polres Dan TNI Dukung Pemda Mimika Laksanakan Pembatasan Sosial Secara Meluas

Pieter

TNI/Polri Siap Mensukseskan PON XX Papua

Bams

Jalin Sinergitas, Kapolresta Berikan Bama di Pos Satgas Pamtas RI

Ridwan

TNI-Polri Mediasi Penyelesaian Bentrok Antar Warga Di Sentani

Fani

Pemerintah Harus Evaluasi Keberadaan Pasukan Non-Organik di Papua

Fani

Pangdam : Terbukti Bersalah Prajurit Dihukum

Fani