Pasific Pos.com
Headline

Pusat Pemerintahan Papua Bakal Pindah ke Muara Tami

pemerintahan Papua Pindah ke Muara Tami
Gubernur saat meninjau lokasi baru kantor Gubernur.

Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua merencanakan memindahkan pusat pemerintahan dari kawasan Dok II Jayapura ke Koya Timur, Distrik Muaratami, Kota Jayapura.

Pemindahan pusat pemerintahan ke lokasi yang baru ditargetkan pada tahun 2023 mendatang.

Demikian disampaikan Penjabat Sekda Papua, Doren Wakerkwa didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe dan sejumlah Kepala OPD usai meninjau lokasi pembangunan kantor baru Pemprov Papua, Rabu, 30 September 2020.

Doren menerangkan, pusat pemerintahan provinsi Papua nantinya akan berdiri di atas lahan seluas 384 hektare (Ha). Kawasan tersebut milik kepala suku Muara Tami Odoafi Abisay Rollo.

“Pemindahan pusat pemerintahan Papua ini merupakan janji kampanye Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wagub Klemen Tinal dulu, wacana ini juga lahir karena melihat kondisi pusat pemerintahan di wilayah Kota Jayapura yang semakin padat dan kurang memadai,” katanya.

Doren mengatakan, tim Pemerintah Papua akan melakukan kajian, berkaitan dengan AMDAL, konsultan perencanaan, pembayaran dan penyelesaian tanah, aspek lingkungan, semua kita bahas dan kita bicarakan nanti,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kantor Gubernur Papua baru ini akan dibangun pada tahun 2021 mendatang. Sementara Gedung yang selama ini menjadi tempat pusat pemerintahan akan digunakan untuk kepentingan lain.

“Kita targetkan pembangunan selesai sebelum berakhir masa jabatan Gubernur pada 2023,”tandanya.

Sementara itu, Kadis PUPR Papua, Girius One Yoman menyebutkan, gedung kantor Gubernur Papua di Koya Timur akan dibangun dengan inovasi baru dan lebih megah dari kantor pusat pemerintahan daerah lainnya di seluruh Indonesia.

“Pertama sesuai dengan arahan Gubernur, kami akan tata ruang kota sebagai kota baru untuk membangun kantor gubernur pasti ada inovasi baru sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” tuturnya.

Dikatakan, lokasi sudah kita tinjau tetapi tentu akan dilakukan servei. Kemudian, pemerintah akan nego harga kepada pemilik tanah.

“Pemindahan pusat pemerintahan itu pasti, karena pusat kota jayapura sudah tidak layak, kota sekian tahun perkembangan semkain bertambah manusia dan kendaraannya dan lainnya,” jelasnya.

Gerius menambahkan, pembangunan kantor gubernur pasti lebih mega. “Venue PON saja kita bisa bangun kelas Internasional, apalagi kantor pemerintahan Papua,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Pengelolaan Keuangan Papua Meningkat Signifikan

Bams

Pemprov Papua Operasi Pasar Sepekan Jelang Lebaran

Afrans

Pemprov Papua Diminta Tinjau Kembali Penempatan Para Kepala OPD

Tiara

Sekda Papua Kumpulkan para Asisten dan Kepala OPD

Bams

Pemprov Diminta Harus Lebih Serius Kelola Aset Daerah Yang Bisa Datangkan PAD

Tiara

Bimtek BKD Bahas Penyusunan Evaluasi Jabatan PNS

Bams

Kemenkeu Dorong Pemprov Papua Alokasikan Dana Abadi Pendidikan

Bams

59 Orang Pejabat Fungsional Dilantik dan Dikukuhkan

Bams

Pemprov Papua Salurkan Bantuan ke Intan Jaya

Bams