SENTANI, – Guna mengatasi permasalahan aset di Kabupaten Jayapura yang sering mendapat atensi atau catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura lewat proyek perubahan salah satu siswa Diklat PIM II atas nama, Jhon Simatauw melaunching Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (Simada).
“Memang data ini sesuatu yang sangat kita butuhkan karena disaat kita merencanakan sesuatu kita butuhkan data. Data yang valid, data yang akurat, secara khusus aset yang kita miliki,” ujar Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si kepada media usai melaunching aplikasi Simada, di Ruang VIP Bupati, pekan kemarin.
Bupati mengatakan, aplikasi tersebut menjadi modal untuk bagaimana di pergunakan secara maksima.l Apalagi dengan sisitim ini dapat mempermudah dan cepat mengetahui pengelolaan dan pengamana aset daerah.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi persembahan yang berarti untuk kabupaten ini karena dapat meringankan kerja kita tapi juga mengevektifkan pelayan kita di Kabupaten Jayapura.,” tandas Bupati Mathius.
Dirinya berharap, terus kembangkan sistim atau aplikasis Simada dengan demikian, pelayanan publik dan kerja-kerja pegawai di bidang lain ikut tertolong dengan aplikasi atau sistim serupa. Kedepan, Simada akan menjadi sesuatu yang membanggakan daerah ini.
Sementara itu, siswa Diklat PIM II yang juga sebagai Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Setda Kabupaten Jayapura, Jhon Simatauw menjelaskan, Simada ini muncul karena masih ditemukannya sejumlah permasalahan aset di daerah ini.
Jhon menuturkan, permasalahan aset ini bukan saja terjadi di Kabupaten Jayapura tetapi hampir di semua kabupaten/ kota bahkan di provinsi. Permasalahan aset adalah permasalahan mendasar yang selama ini sulit untuk di selesaikan sehingga muncul ide dan gagasan guna dijadikan materi proyek perubahan saat mengikuti Diklat PIM Tingkat II demi menyelesaikan permasalahan aset di Kabupaten Jayapura.
Simatauw berharap, dengan adanya aplikasi Simada dapat membantu pengelolaan dan pengamanan aset di Pemerintah Kabupaten Jayapura. Dimana selama ini aset menjadi permasalahan. Contoh laporan hasil pemeriksaan BPK Propinsi Papua , tanggal 9 Mei tahun 2019 menyatakan bahwa pengelolaan aset di Kabupaten Jayapura belum sesuai dengan aturan.
“Sehingga harapan kami dengan adanya sistim ini pengelolaan aset akan lebih baik tetapi tentunya tidak semuda yang diucapkan karena begitu banyak proses yang harus di selesaikan secara bertahap,” pungkas Kabag Keuangan
Ditambahkan, tahapan yang dimaksud adalah, ada jangan pendek, jangkan menengah dan jangka panjang. Jangka pendek, sistim tersebut harus dipersiapakan dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan, jangan menengahnya kurang lebih 1 tahun sedangkan jangkah panjang diatas 1 tahun.
