Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Pemprov Diminta Harus Lebih Serius Kelola Aset Daerah Yang Bisa Datangkan PAD

Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, H. Kusmanto

Jayapura – Komisi III DPR Papua yang membidangi Anggaran dan Aset Daerah meminta Pemerintah Provinsi Papua untuk menseriusi pengelolaan aset daerah yang bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasalnya, kata Wakil Metua Komisi III DPR Papua, H. Kusmato, selama ini aset pemerintah daerah belum dikelola secara baik untuk mendatangkan PAD.

“Sumbangan PAD dari total APBD Provinsi Papua hanya 12 persen, berarti 88 persen adalah dana transfer. Nah inilah bagaimana kita berupaya mendorong supaya PAD dapat meningkat. Salah satunya melalui pengelolaan aset daerah secara baik,” kata Kusmanto kepada sejumlah wartawan usai melakukan rapat kerja dengan BAPPEDA Provinsi Papua di Hotel Horison Kota Jayapura, akhir pekan kemarin.

Padahal kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ada sejumlah aset yang menjadi milik pemerintah daerah, tapi sayangnya tidak dikelolah secara optimal.

Ia mencontohkan, tanah yang ada di sekitar lokasi Pasar Youtefa Abepura, yang juga merupakan aset Pemerintah Provinsi tapi tidak dikelola secara baik.

Bahkan, Kusmanto menyayangkan lantaran saat ini banyak bangunan berdiri diatasnya tanpa memiliki sertifikat.

“Nah, ini kita juga minta dukungan dari Pemprov Papua untuk segera mengoptimalkan aset-aset Provinsi Papua yang saat ini tidak terkelola dengan baik.

“Kami berharap kedepan aset-aset ini bisa dikelola dengan baik dan bisa mendatangkan inkam bagi pemerintah Provinsi Papua,” harapnya.

Selain itu pihaknya juga akan mendorong pengelolaan beberapa hotel milik Pemprov Papua, yang dinilai sampai hari ini tidak terkelola dengan baik. Termasuk aset milik Pemprov yang ada di luar Papua.

Kata Kusmanto selain aset daerah, tapi juga ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini diharapkan juga bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Namun faktanya, ungkap Kusmanto, BUMD yang ada ini adalah BUMD infus. Artinya BUMD ini hidup jika ada kucuran dana dari Pemda.

“Kami berharap kedepan jangan lagi ada seperti ini. Untuk itu, BUMD yang ada ini harus produktif, sehingga bisa memback-up Pemprov Papua untuk menggenjot pendapatan daerah,” tandas Kusmanto.

Artikel Terkait

Pemprov Papua Diminta Tinjau Kembali Penempatan Para Kepala OPD

Tiara

Komisi III DPR Papua Geram, Dua Pimpinan OPD Kembali Tak Hadiri Rapat Kerja

Tiara

Komisi III DPR Papua dan PT Garuda Indonesia Bahas Standar Biaya Transportasi Instansi Pemerintah

Tiara

Sekda Papua Kumpulkan para Asisten dan Kepala OPD

Bams

Lewat Raker, Komisi III DPR Papua Temukan Banyak Asset Pemprov Belum Dioptimalkan Dengan Baik

Tiara

Bimtek BKD Bahas Penyusunan Evaluasi Jabatan PNS

Bams

Meski Dihadang Covid-19, PAD Papua 2020 Lampaui Target

Bams

Kemenkeu Dorong Pemprov Papua Alokasikan Dana Abadi Pendidikan

Bams

59 Orang Pejabat Fungsional Dilantik dan Dikukuhkan

Bams