Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Pemprov Diminta Harus Lebih Serius Kelola Aset Daerah Yang Bisa Datangkan PAD

Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, H. Kusmanto

Jayapura – Komisi III DPR Papua yang membidangi Anggaran dan Aset Daerah meminta Pemerintah Provinsi Papua untuk menseriusi pengelolaan aset daerah yang bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasalnya, kata Wakil Metua Komisi III DPR Papua, H. Kusmato, selama ini aset pemerintah daerah belum dikelola secara baik untuk mendatangkan PAD.

“Sumbangan PAD dari total APBD Provinsi Papua hanya 12 persen, berarti 88 persen adalah dana transfer. Nah inilah bagaimana kita berupaya mendorong supaya PAD dapat meningkat. Salah satunya melalui pengelolaan aset daerah secara baik,” kata Kusmanto kepada sejumlah wartawan usai melakukan rapat kerja dengan BAPPEDA Provinsi Papua di Hotel Horison Kota Jayapura, akhir pekan kemarin.

Padahal kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ada sejumlah aset yang menjadi milik pemerintah daerah, tapi sayangnya tidak dikelolah secara optimal.

Ia mencontohkan, tanah yang ada di sekitar lokasi Pasar Youtefa Abepura, yang juga merupakan aset Pemerintah Provinsi tapi tidak dikelola secara baik.

Bahkan, Kusmanto menyayangkan lantaran saat ini banyak bangunan berdiri diatasnya tanpa memiliki sertifikat.

“Nah, ini kita juga minta dukungan dari Pemprov Papua untuk segera mengoptimalkan aset-aset Provinsi Papua yang saat ini tidak terkelola dengan baik.

“Kami berharap kedepan aset-aset ini bisa dikelola dengan baik dan bisa mendatangkan inkam bagi pemerintah Provinsi Papua,” harapnya.

Selain itu pihaknya juga akan mendorong pengelolaan beberapa hotel milik Pemprov Papua, yang dinilai sampai hari ini tidak terkelola dengan baik. Termasuk aset milik Pemprov yang ada di luar Papua.

Kata Kusmanto selain aset daerah, tapi juga ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini diharapkan juga bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Namun faktanya, ungkap Kusmanto, BUMD yang ada ini adalah BUMD infus. Artinya BUMD ini hidup jika ada kucuran dana dari Pemda.

“Kami berharap kedepan jangan lagi ada seperti ini. Untuk itu, BUMD yang ada ini harus produktif, sehingga bisa memback-up Pemprov Papua untuk menggenjot pendapatan daerah,” tandas Kusmanto.

Artikel Terkait

Kadin Minta Investor Libatkan Pengusaha Daerah

Bams

Gubernur Papua Bantah Dana Rp 12 Triliun Mengendap

Bams

Papua Target Bebas Kasus HIV AIDS tahun 2030

Bams

Masyarakat Papua Diimbau Berhati Hati dengan Tawaran Pinjol

Bams

Presiden Serahkan DIPA 2022

Bams

KPK Minta Komitmen Kepala Daerah dan DPR Papua Serius Berantas KKN

Bams

KPK Perkuat Pendampingan dan Pengawasan di Papua

Bams

Pencegahan Korupsi di Papua Masih  Stagnan

Bams

Wakil Ketua KPK Hadiri Kuliah Umum di Universitas Yapis Papua

Bams