MERAUKE,ARAFURA,- Danrem 174/ATW, Brigjen TNI Bangun Nawoko mengemukakan bahwa untuk latihan posko dapat dilakukan di tingkat Detasemen, Batalyon, Korem hingga Kodam. Tujuannya untuk melatih kinerja para staf serta komandan masing-masing guna mengantisipasi berbagai kontijensi yang bisa saja terjadi khususnya di wilayah. “Alhamdulilah sekarang Angkatan Darat telah mencanangkan program latihan-latihan seperti ini dengan orientasi berbasis kepada mission oriented.
Adapun mission oriented kita ke depan adalah penyelenggaraan Pilkada dan dikuatirkan dapat terjadi konflik sosial,”ujarnya kepada wartawan di Makorem kemarin. Ia menjelaskan, Pilkada adalah sebuah pesta demokrasi sehingga seharusnya menjadi momentum bagi rakyat untuk bergembira karena akan memilih pemimpinnya. Namun sebagai aparat keamanan harus memiliki kontijensi untuk hal terburuk yang bisa saja terjadi. Tetapi dirinya yakin dan berharap kondisi di wilayah selatan ini tetap aman dan tidak terjadi konflik sosial. Dalam hal pengamanan Pilkada memang menjadi tugas dari pihak kepolisian namun TNI juga memberikan perbantuan, baik kepada Pemda maupun Polri. Adapun yang menjadi poin penting pertama adalah terciptanya sinergitas dan kerja sama yang baik.
“Ingat, tidak ada tugas pengamanan yang dapat dilakukan seorang diri. Oleh sebab itu harus ada kerja sama yang baik antara seluruh stake holder dan masyarakat,”jelas Danrem. Lebih lanjut ia mengungkapkan, melalui pelaksanaan Pilkada nanti diharapkan masyarakat dapat memilih pemimpin yang amanah dan memiliki komitmen untuk membangun Papua khususnya di wilayah selatan sehingga menjadi daerah yang aman, damai, maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI, bingkai merah putih.
Sosok Jenderal yang dikenal tegas ini juga menegaskan bahwa netralitas bagi TNI adalah harga mati sehingga tidak akan mendukung salah satu calon melainkan mendukung semua calon yang maju. Adapun yang dimaksud dengan dukungan di sini adalah memberikan rasa aman dan memastikan bahwa proses demokrasi mampu berjalan dengan lancar, aman dan demokratis. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa TNI tidak bisa bersikap netral karena jika melanggar maka sanksinya cukup berat sesuai SOP yang berlaku.
