Pasific Pos.com
Lintas Daerah

Dari Hasil Hearing, Komisi II DPR Papua Temui Banyak Masalah di Merauke

Komisi II DPR Papua Temui Banyak Masalah di Merauke
Suasana dialog bersama masyarakat petani yang ada di Distrik Tanah Miring

Merauke, – Kota Merauke dikenal sebagai lumbung padi yang kaya akan beras, oleh karena itu, Pimpinan beserta anggota Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian melakukan hearing dialog bersama masyarakat Distrik Tanah Miring berlangsung di Aula Balai Kampung Amunkay Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, Kamis (5/3/20).

Hearing Komisi II DPR Papua ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Papua, Mega M.F. Nikijuluw,SH disampingi Wakil Ketua Komisi II, Nikius Bugiangge, Sekretaris Komisi II, Danton Giban, S.Pd,M.Si dan sejumlah anggota komisi diantaranya, Drs.Mustakim HR, SE, Orgenes Kaway, H.Darwis Massi,SE, Ance Wanggai,SE, Sitti Susanti,SE, dan Petrus Pigai serta Staf Ahli Komisi II, Sariyati Bei.

Tujuan hearing dilakukan ingin melihat dan mendengar langsung keadaan perekonomian di Merauke khususnya di sektor pertanian yang memiliki surplus beras. Sekaligus ingin mengecek keadaan di daerah seperti apa yang dilaporkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lungkungan Pemprov Papua.

“Iya kita disinikan Komisi II bidang Perekonomian, kami datang di Kota Merauke karena Merauke ini dikenal sebagai lumbung beras, dan kami pun tahu bahwa Merauke ini surplus beras sehingga kami ingin melihat secara langsung apakah benar keadaan yang kami temukan dilapangan sudah sesuai dengan apa yang disampaikan dinas oleh OPD terkait. Untuk itu kami datang kesini melihat dan ternyata itu memang benar,” kata Ketua Komisi II DPR Papua, Mega Nikijuluw, SH kepada wartawan disela-sela kegiatan hearing di Aula Balai Kampung Amunkay Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, Kamis (5/3/20).

Artikel Terkait

Lewat Moment Safari Ramadhan, Sekretariat DPR Papua Berbagi Kasih di Dua Pondok Pesantren

Jems

Sekretaris Fraksi PAN DPRP Minta Pj Gubernur Segera Lantik Pejabat Eselon Pemprov Papua

Jems

DPRP Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala OPD

Bams

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Pencanangan 10 Juta Bendera Merah Putih Dari Timur Papua Untuk Indonesia

Bams

Peran Perempuan Dalam Lestarikan Eksistensi budaya dan kehidupan Masyarakat Asli Papua Dinilai Sangat Relevan

Bams

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Bams

Yunus Wonda: Pro Kontra Tentang Pemekaran Adalah Hal Biasa

Bams

Legislator asal Papua Himbau Masyarakat Sambut DOB

Bams