Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Yunus Wonda : Korupsi Dana Otsus Jangan Dijadikan Pengalihan Isu

PB PON Takkan Melayani Wartawan
Yunus Wonda

Jayapura – Korupsi dana Otonomi Khusus sebesar Rp 1,8 triliun jangan hanya dijadikan pengalihan isu.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua I DPR Papua DR. Yunus Wonda SH MH kepada Pasific Pos lewat via telepon, akhir pekan kemarin.

Bahkan tandas Politikus Partai Demokrat itu, kalau memang benar dana Otsus itu telah di korupsi seperti yang disampaikan Menkopolhukam dan Polri, maka silahkan lakukan proses penyelidikan dan rakyat juga bisa lihat siapa siapa yang melakukan ini.

“Kami harap ini supaya ini bukan hanya untuk mengalihkan isu bahwa ini akibat dana Otsus dikorupsi dan seterusnya sehingga situasi Papua seperti itu. Bukan itu masalahnya,” ujar Wonda.

Sebab kata Yunus Wonda, dari kaca mata politik, pihaknya melihat ini terjadi karena arus penolakan dari rakyat terhadap Otsus cukup besar.

Begitu juga lanjut Wonda, penolakan tentang pemekaran, cukup besar dan tentang pasukan non organik ditarik dari Papua, juga cukup besar serta bicara referendum.

“Masalah utama di Papua itu sangat jelas. Coba kita lihat posisi di Nduga dan posisi di Intan Jaya. Itu rakyat dalam ketakutan yang luar biasa,” ungkapnya.

Apalagi kata dia, dikarenakan banyak terjadi pengiriman pasukan non organik yang luar biasa yang berdampak pada masyarakat. Padahal dulu daerah itu adalah daerah yang aman. Sekarang karena terjadi gesekan sedikit sehingga terjadi pengiriman yang luar biasa.

“Kita mau kirim berapapun pasukan ke Papua tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab masalah Papua tidak akan selesai dengan cara-cata itu,” ketusnya.

Menurut Yunus, mengirim banyak pasukan akan banyak korban. Korban berjatuhan di rakyat sipil, korban berjatuhan di aparat TNI-Polri kita. Korban berjatuhan di sana sini.

Untuk itu pola pendekatan harus dirubah seperti pola Aceh. Karena persoalan Papua dan Aceh sama. Aceh minta merdeka, perjuanganya sama dengan Papua.

Bahkan, legislator Papua ini mempertanyakan, kenapa di jaman SBY dan Jusuf Kalla bisa melakukan itu. Inikan peran pemerintah bisa mengundang tokoh tokoh GAM saat itu. Jadi harus dilakukan sama seperti itu di Papua.

“Jangan undang kami pejabat sebagai tokoh,.karena semakin banyak tokoh yang tidak jelas, maka persoalan Papua semakin besar,” ucapnya.

“Kita di Papua ini tahu tokoh tokoh mana yang bicara Papua merdeka, dan itu yang mestinya pemerintah undang. Terutama panggil itu tokoh tokoh Papua yang bicara merdeka duduk sama sama,” timpalnya.

Yunus Wonda menambahkan, kalau persoalan Papua tidak akan pernah diselesaikan. Sebab persoalan Papua bukan persoalan makan minum.

“Dana Otsua itu bukan segal galanya. Bukan Papua merdeka akan hilang. Gejolak Papua merdeka bukan di tahun sekarang ini saja, itu sudah ada sejak 60- an. Jadi negara harus berani membuka ruang dialog. Jangan undang kami-kami ini karena kami yang ada ini sekarang kerja dalam negara NKRI,” tegas Yunus Wonda.

Artikel Terkait

Pemprov Berikan 1.436 Beasiswa kepada Mahasiswa Papua

Bams

Kajati Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Pada Dinas Pendidikan Papua

Bams

Doren : Silakan Polri Periksa Penyalahgunaan Dana Otsus

Bams

Wagub : Pemprov Papua Masih Menunggu Pencairan Dana Otsus

Bams

Wagub: 80 Persen Dana Otsus Kabupaten/Kota Tak Dipotong

Bams

Dana Otsus Papua dan Papua Barat Akan Dievaluasi Secara Menyeluruh

Fani

Konsep Deposit Dana Abadi Hanya Ada Dalam UU Otsus

Tiara

Ketua Komisi III DPR Papua: Pengelolaan Dana Cadangan Perlu Dilakukan Penyesuian

Tiara

Sekda Papua Mengaku Belum Mengetahui Dana Otsus Didepositokan

Zulkifli