Pasific Pos.com
Ekonomi & Bisnis

Komisi IV DPR Papua Minta Pemprov Tambah Penerbangan

Pemprov Tambah Penerbangan
Suasana pertemua Komisi IV DPR Papua dan stakholder yang berhubungan dengan transportasi udara di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani, Selasa (30/6).

Jayapura : Meskipun saat ini Pemerintah Provinsi Papua telah mengijinkan operasional penerbangan penumpang untuk kembali beroperasi, namun masih dibatasi hanya dua kali seminggu. Mengingat masih tetap harus menggunakan protokoler kesehatan yang ketat.

Hanya saja hal itu masih dikeluhkan oleh sejumlah maskapai penerbangan yang beroperasi di Bandara Udara Sentani, Kabupaten Jayapura.

Untuk itu mengatasi dilema itu, Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau, SS, dan Sekretaris Komisi IV, Sinut Busup,ST,M,Si serta sejumlah anggota Komisi IV yakni, Jansen Monim,ST,M,MT, Boy Markus Dawir, SP, Herman Yogobi, H.Abu Hanifau Aaso,S.Sos, Alfred F. Anouw,S.IP, Mesak Magai,S.IP dan Apeniel Sani melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah stakeholder yang berkaitan dengan transporatsi udara yang berlangsung di ruang rapat Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jaypura, Selasa (30/6).

Untuk itu, Komisi IV DPR Papua yang membidangi transportasi darat dan laut meminta agar Pemerintah Provinsi Papua menambah jumlah penerbangan di Bandara Sentani.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE usai melakukan rapat tertutup bersama seluruh stakeholder yang berkaitan dengan transportasi udara. Yang mana dalan rapat itu, intinya mereka meminta agar dilakukan penambahan penerbangan.

“Ya memang tidak harus sekaligus dragtis. Tapi bagaimana penambahannya secara perlahan-lahan, karena tetap masih harus menerapkan protokoler kesehatan yang ketat,” kata Herlin Beatrix Monim,SE ketika ditemui sejumlah Wartawa, usai mengikuti pertemuan itu,

Apalagi dalam pertemuan itu, lanjut Herlin Monin, Kepala Dinas Perhubungan Papua pun mengatakan bahwa seminggu yang lalu penyebaran covid-19 di Papua cukup landai.

Sehingga kata Herlin Monim, hal itu memberikan semangat baru dan kemungkinan bisa masuk dalam tahapan new normal.

“Akan tetapi tentunya kami DPR Papua tidak bisa mengambil keputusan sendiri sebab disitu ada dinas terkait. Kami hanya mengantisipasi pada 3 Juli mendatang, rapat Forkompinda akan mengambil kesepakatan. Apakah tetap pada keputusan awal atau membuka sedikit ruang bagi penerbangan. Ini semua tentunya dengan melihat situasi,” jelasnya.

Namun Politisi Partai NasSem itu mengakui, dari segi sektor ekonomi, keadaan seperti ini memang sangat berdampak bagi seluruh stakeholder yang beroperasi di Bandara Sentani.

Sebab lanjut Herlin Monim, dari penjelasan salah satu maskapi, di waktu normal penerbangan bisa dilakukan 11 kali dalam sehari. Namun dengan situasi seperti ini penerbangan sangat menurun dratis.

“Nah semua ini kan tentu berdampak pada operasional penerbangan. Kemudian kita juga takut di tengah pandemi ini perusahan koleps, dan tentunya berimbas pada karyawan,” ujarnya.

Oleh sebab itu kata Herlin Beatrix Monim, pihaknya akan meminta agar Pemerintah Provinsi Papua bisa menambah jumlah penerbangan di masa pandemi covid-19 ini.

“Tapi tidak satu kali dalam jumlah banyak, perlahan-lahan. Tapi tentunya tetap menerapkan protokoler kesehatan yang sangat ketat,” tandasnya.

“Sebagai contoh kalau bisa penumpang yang ingin masuk ke Papua dan daerah pegunungan harus menunjukkan hasil swab test. Karena kita tahu fasilitas kesehatan kita kurang memadahi. Ditambah lagi jumlah tenaga medis yang sedikit,” timpalnya.

Herlin Monim menegesakan, alasan pihaknya dalam hal ini Komisi IV DPR Papua tetap konsen dan fokus kepada bidang transportasi udara, karena mayoritas daerah di Papua hanya bisa dijangkau dengan pesawat.

“Jadi disini kami juga pertegas kenapa kami terus konsen di bidang ini karena salah satu akses transportasi penting di Papua ada transportasi udara,” tegasnya

Artikel Terkait

Gubernur Papua: Peraih Medali Emas PON Dapat Bonus Rp 1 Miliar

Bams

Kesbangpol dan BPS Rilis Indeks Demokrasi di Papua

Bams

Lukas Enembe Kecewa Dengan Kinerja Kepala Dinas

Bams

Besok Koalisi Lukmen Sampaikan Dua Nama Cawagub, Forum masyarakat Papua Peduli Demokrasi Siap Dukung

Jems

HUT RI dan Semangat Sukseskan PON XX Papua

Bams

Pemprov Papua Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat Soal PPKM Mikro

Bams

Pengelolaan Keuangan Papua Meningkat Signifikan

Bams

Pemprov Papua Operasi Pasar Sepekan Jelang Lebaran

Afrans

Pemprov Papua Diminta Tinjau Kembali Penempatan Para Kepala OPD

Tiara