Pasific Pos.com
Ekonomi & Bisnis

DJPb : Penyaluran KUR dan UMi di Papua Masih Rendah

Bank penyalur KUR.

Jayapura – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua pada Oktober lalu melakukan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat, Bank Indonesia Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi).

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Provinsi Papua, Rochmat Basuki mengatakan kerjasama dilakukan lantaran DJPb melihat sejumlah stakeholder memiliki beberapa program yang tujuannya sama salah satunya penyaluran kredit bagi UMKM.

“Selama ini Kementerian Keuangan punya program sendiri untuk UMKM, begitupun OJK dan BI, supaya lebih optimal dan tidak tumpang tindih, kita melakukan MoU agar bisa bergerak bersama,” ucap Rochmat, Senin (30/11/2020).

Meski penyaluran KUR dan UMi di Papua masih cukup baik, tetapi, kata Rochmat, secara nasional masih sangat kecil. Penyaluran KUR di Papua masih 0,5 persen dari nasional dan penyaluran UMi baru mencapai 0,02 persen.

“Penyaluran KUR secara nasional mencapai Rp140 triliun, di Papua baru Rp1 triliun, sementara, penyaluran kredit UMi secara nasional sekitar Rp8 triliun, di Papua hanya Rp2 miliar, jadi masih sangat kecil penyalurannya,” kata Rochmat.

DJPb berharap kerjasama yang telah dilakukan dapat meningkatkan jumlah penyaluran KUR dan UMi lantaran pihaknya menilai bahwa potensi penyaluran masih sangat besar.

“Dengan menyalurkan kredit UMi otomatis ada efek domino secara bisnis, mereka mendapatkan keuntungan, tapi secara kesejahteraan, mereka akan mendidik masyarakat Papua terutama yang baru merintis usaha. Jadi secara otomatis akan berdampak pada perekonomian masyarakat di Papua, dan anggaran Pemda lebih efisien, ini yang kami inginkan dari MoU tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat, Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak mengatakan OJK dalam mengawal optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan optimalisasi penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama stakeholder  pada Oktober lalu yang diinisiasi oleh DJPb.

Adolf menambahkan bahwa OJK mencatat hingga Oktober 2020, penyaluran KUR di Papua sebesar Rp936,3 miliar kepada 22.163 debitur., dan penyaluran kredit UMi sebesar Rp7,89 miliar kepada 20.448 debitur.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sangat merespon positif MoU tersebut.

Tindaklanjut dari MoU tersebut, kata Laduani, adalah membentuk Tim Percepatan Pengembangan UMKM, IKM dan Koperasi.

“Beberapa waktu lalu kami melakukan rapat dengan salah satu bank BUMN, dari hasil rapat ini diketahui bahwa sisa dana masih 30 persen yang belum terserap untuk penyaluran kredit bagi UMKM, makanya MoU dengan sejumlah instansi tersebut kita harapkan penyerapan dana KUR dan UMi lebih maksimal,” ucap Laduani, Kamis (19/11/2020).

Menurutnya, ada 6 hal utama yang didorong terkait optimalisasi penyaluran kredit di Papua. Pertama, Go Skill untuk meningkatkan ketrampilan, kedua, Go Modal, mobilisasi modal harus dilakukan baik dari pemerintah, maupun dari lembaga keuangan.

“Hal ketiga yang kita dorong adalah Go Inovasi Teknologi, karena produksi tidak efisien tanpa teknologi, keempat, Go Retail. Mengapa go retail?, karena banyak produksi UMKM dari Papua belum maksimal masuk ke pasar retail nasional,” jelasnya.

“Kelima, Go Digital dan keenam adalah Go Ekspor. Go ekspor ini target kita tak hanya di dalam negeri, tetapi juga hingga ke mancanegara,” lanjut dia.

Laduani mengatakan bahwa MoU bukan hanya kepentingan daerah, melainkan juga kepentingan nasional lantaran UMKM, IKM dan Koperasi merupakan benteng pertahanan perekonomian Indonesia.

“Kementerian terkait telah menginstruksikan ke daerah untuk segera menyatukan UMKM, IKM dan Koperasi. Tugas koperasi adalah ekspor, karena ekspor akan memperkuat ekonomi lokal kita, baik ekspor kita ke daerah lain maupun ke mancanegara. Ini kepentinngan kekuatan nasional yang harus kita bangun,” imbuhnya. (Zulkifli)