Pasific Pos.com
Headline

Proyek Presiden Jokowi Rp 850 M di Nabire Berpotensi Mangkrak

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Salmon Pigai

NABIRE- Pembangunan Bandar Udara (Bandara) baru Kabupaten Nabire, Provinsi Papua senilai Rp 850 milliar yang dibiayai Pemerintah Pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) berpotensi mangkrak (tidak berfungsi) disebabkan tahun ini 2022, tidak ada alokasi dana untuk kelanjutan pembangunannya.

Pembangunan Bandara Nabire baru yang berada di Wanggar, Nabire tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dibertujuan meningkatkan konektivitas dan membantu aksesibilitas transportasi logistik di Papua.

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Salmon Pigai mengatakan akibat tidak adanya kejelasan dana dari APBN, bisa menyebabkan pembangunan bandara ini terbengkalai.

Hingga Senin, 18 April 2022, progress pembangunan Bandara baru Nabire yang terbagi dalam dua bagian yakni pertama pembangunan sisi udara dan pembangunan sisi darat. Pembangunan sisi udara terdiri dari landasan pacu (run way) sepanjang 1600 meter x 30 meter, landas hubung (taxi way), Apron (landasan parkir pesawat), marka dan rambu sisi udara telah terbangun.

“Dari hasil pantauan, untuk sisi udara sudah terbangun runway dan taxi way. Hanya Apron saja yang belum tuntas dari 600 meter yang direncanakan, sampai sekarang baru 367 meter yang sudah dicor beton sedangkan sisanya 233 meter belum dikerjakan,”kata Pigai disela-sela kunjungan kerjanya ke Bandara baru Nabire, pekan ini.

Sedangkan pembangunan sisi darat yang meliputi menara pengawas lalu lintas penerbangan atau tower bandara (tower ATC), terminal penumpang, gudang kargo, bangunan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), gedung genset/main power house, bangunan administrasi/perkantoran dan hanggar, jalan masuk (access road), tempat parkir kendaraan bermotor belum rampung.

“Tower ATC belum ada, kemudian stasiun bahan bakar avtur pertamina juga belum ada, sedangkan bangunan terminal penumpang, kargo, PKP-PK, perkantoran, gedung genset dan lainnya masih dikerjakan. Makanya kalau tahun ini tidak ada dana untuk kelanjutan pembangunannya maka proyek ini berpotensi gagal,”ungkapnya.

Bandara Baru Kabupaten Nabire

Oleh karena itu, Pigai meminta Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan dan kementerian terkait untuk menuntaskan pembangunan Bandara Nabire tahun ini dengan mengalokasikan dana melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2022.

“Atas nama rakyat Papua, kami minta bapak Presiden Jokowi, menteri perhubungan dan kementerian lainnya untuk tuntaskan pembangunan Bandara baru Nabire tahun ini. Kami minta pembangunan bandar ini harus tuntas di masa pemerintah bapak presiden Jokowi. Jangan sampai ganti pemerintahan, lalu ganti program dan menyebabkan pembangunan bandara Nabire gagal,”tegas Salmon.

Dia menambahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nabire sangat terbatas sehingga tidak bisa digunakan untuk membiayai pembangunan Bandara tersebut.

“Kami sangat sayangkan bila tahun ini tidak ada dana dari APBN untuk membiayai pembangunan Bandara baru Nabire. Padahal targetnya akhir tahun 2022 rampung. Makanya kami minta perhatian dan intervensi dari bapak Presiden Jokowi dan menteri perhubungan untuk menuntaskan proyek pembangunan Bandara baru Nabire,”ujarnya.

Keberadaan Bandara baru Nabire sangat strategis. Dengan panjang runway 1600 meter, bisa di darati pesawat jenis ATR dan mendukung pelayanan penerbangan di kabupaten-kabupaten di kawasan pembangunan Meepago, Lapago dan Saireri Papua diantaranya Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen dan kabupaten-kabupaten lainnya.

“Bandara baru Nabire diproyeksikan kedepan untuk didarati pesawat Boeing. Makanya pemerintah harus tuntaskan pembangunannya. Kalau tuntas tahun ini maka pesawat ATR bisa masuk (mendarat) dan kedepan ditambah lagi panjang run way sehingga pesawat berbadan lebar seperti boeing bisa juga masuk ke Nabire,”tandas Salmon Pigai.

Sementara itu, Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandara Nabire, Muhamad Nafik mengakui hingga kini belum mengetahui besaran alokasi anggaran dari APBN untuk kelanjutan pembangunan Bandara Nabire baru tersebut.

“Memang sampai dengan hari ini kami belum tahu berapa alokasi untuk penyelesaian Nabire baru. Yang kami ketahui, informasi dari pimpinan kami di pusat akan ada penyesuaian atau pengurangan. Makanya kita masih tunggu,”ungkap Muhamad ketika konfirmasi pers diruang kerjanya, hari ini.

Muhamad menjelaskan Pembangun Bandara Nabire baru dicanangkan pertama kali saat kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018-2019 dimulailah penyusunan perencanaan dan sistem pembangunan bandara ini multi years selama tiga dari tahun 2019 hingga 2021.

“Pengerjaannya multiyears. Kontraknya mulai tahun 2019 hingga 2021. Memang di tahun 2019 ada penyempurnaan desain dan value engineering yang mengevaluasi fungsi-fungsi bangunan yang esensial sehingga pelaksanaan pembangunan baru dikerjakan tahun 2020 yang dimulai dengan proses lelang dan pengadaan pada awal tahun 2020. Kemudian barulah pada Agustus 2020 kontrak untuk pekerjaan sisi udara dan bulan September 2020 untuk kontrak pekerjaan sisi darat dilaksanakan,”jelasnya.

Progress pembangunan Bandara Nabire baru, lanjut Muhammad, sesuai dengan kontrak yang sudah berakhir Desember 2021, capaian pembangunan fisik untuk sisi udara sudah 100 persen sedangkan sisi darat ada adendum karena dana tidak cukup. Sisi udara dananya kurang lebih Rp442 miliar dan dan sisi darat 189 miliar . “Vana yang tersedia 74,52persen,”ujarnya.

“Untuk pengoperasiannya (Bandara Nabire beroperasi) tentunya harus 100 persen pembangunannya baik dari sisi udara maupun dari sisi darat. Makanya kita masih menunggu alokasi anggaran untuk kelanjutan penyelesaian pembangunan bandara ini,”jelas Muhamad.

Artikel Terkait

Pemprov Papua Bawa Tanah, Air dan Pohon Matoa ke IKN

Bams

Enam Kabupaten di Papua Terima SK Hutan Sosial dan TORA

Bams

Harga BBM di Tolikara Papua Rp 50 ribu sampai 100 Ribu Per Liter

Bams

Presiden Serahkan DIPA 2022

Bams

Diskominfo Bangun Sarana Media Informasi di Nabire

Bams

Wagub Lantik Pj Bupati Nabire

Bams

8 Pasien Covid Dinyatakan Sembuh Dan Kembali Ke Keluarga

Fani

3 Kasus Baru Positif Covid-19 di Nabire

Bams