Jayapura – Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD Hipmi) Papua, Yance Mote meminta kepada pemerintah pusat memberikan stimulus usaha kepada pengusaha lokal untuk penguatan kapasitas.
Hal itu ditegaskan Yance lantaran dimasa pandemi virus corona atau Covid-19, jumlah pengangguran di Papua bertambah dari 90 ribu orang menjadi 120 ribu orang.
“Karena 80 persen usaha di atas Tanah Papua ini berasal dari kegiatan pemerintah, sehingga ketika tidak ada kegiatan selama pandemi ini, pengangguran yang tadinya hanya puluhan ribu orang menjadi ratusan ribu orang,” ucap Yance melalui pesan elektronik, Senin (15/6/2020).
Yance juga mengaku mendukung pernyataan Wakil Ketua Umum BPP Hipmi, Anggawira terkait distribusi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kepada pengusaha lokal sebagai perpanjangantabngan pendistribusian bantuan di daerah.
Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Anggawira mengkritisi bahwa bansos tersebut harus melibatkan pelaku usaha lokal dan UMKM dari daerah yang disalurkan.
“Untuk distribusi bansos yang disalurkan oleh pemerintah, kami ‘mencium’ distribusi bansos dari kementerian tersebut hanya dilakukan oleh segelintir pengusaha, khususnya pengusaha dari Ibu Kota dan BUMN,” ucapnya dalam keterangan tertulis.
“Jika kementerian itu mendistribusikan bansos ke daerah yang bersangkutan, seharusnya libatkan pengusaha di daerah itu juga. Yang kita deteksi banyak pengusaha Jakarta yang malah distribusi ke daerah. Jangan sampai itu terjadi distribusi bansos harusnya dapat menghidupkan ekosistem bisnis yang kita tengah lesu,” sambungnya.
Selain itu, pengusaha yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar itu mengatakan, proses pendistribusian sejumlah bahan pangan tersebut juga semestinya melibatkan sektor ekonomi seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga secara efektif bisa memberdayakan perekonomian di daerah atau di sektor lapisan bawah bisa ikut bergerak dan juga menjaga daya beli. Tujuannya adalah dalam rangka pemberdayaan UMKM.
“Utamanya distribusi bansos ini memang ditujukan kepada UMKM, bagaimana ekonomi yang ada di desa itu intinya lebih bisa bergerak. Melibatkan sektor UMKM, sehingga bisa menggerakkan dan mengikutsertakan usaha-usaha di bawah dan bersama-sama dengan kita juga serta ekonomi di bawah ikut bergerak,” ucap Anggawira.
Untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan berbelanja untuk menjaga daya beli. Pihaknya pun mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan intervensi kepada masyarakat yang paling terdampak oleh Covid-19, yaitu masyarakat ke bawah dengan bansos yang dilakukan.
“Dan kami harapkan juga bukan hanya dalam bentuk bansos, tapi juga bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sehingga masyarakat bisa memiliki daya beli dan juga akan mempunyai efek secara langsung terhadap iklim usaha dan iklim bisnis di bawah seperti UMKM,” pengusaha muda itu.
Yang terpenting, menurut politisi Gerindra itu, bansos-bansos yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial ataupun kementerian-kementerian lainnya juga dapat melibatkan secara langsung pelaku usaha di daerah, terutama channel-channel melalui UMKM.
“Jadi jangan hanya pelaku usaha di Jakarta dan juga jangan hanya jejaring badan usaha milik negara (BUMN), tapi juga lebih penting pelaku-pelaku usaha UMKM di daerah ini bisa dilibatkan dalam distribusi bansos,” tandas dia.
