Pasific Pos.com
Headline

Pencegahan Korupsi di Papua Masih  Stagnan

JAYAPURA –  Pencegahan korupsi oleh pemerintah provinsi dan 29 kabupaten/kota di Papua, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) masih stagnan (tidak bertumbuh).

Hal ini lantaran skor Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK yang sempat naik 34 persen (pada tahun sebelumnya), kembali turun menjadi 25 persen di 2020.

“Terkait pencegahan korupsi terintegrasi di Papua kami nilai masih relatif stagnan”.

“Artinya intervensi KPK dalam 8 sektor, mulai perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola keuangan, semua ini masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang masih harus dikerjakan pemda di provinsi Papua,” terang Wakil Ketua KPK RI Alexander Martawa di Jayapura, Selasa (23/11/2021).

Alexander katakan, untuk dapat meningkatkan skor MCP yang dibutuhkan adalah komitmen kepala daerah untuk memaksimalkan capaian kinerja dalam delapan sektor yang diintervensi oleh KPK. Sebab, upaya pendampingan dari KPK saja dirasakan tak cukup.

“Kuncinya satu, yakni komitmen kepala daerah di Papua. Dan kami dari KPK tetap akan memberikan pendampingan kepada masing-masing daerah itu, tapi ya sepanjang komitmen itu ada”.

“Karena tanpa komitmen kepala daerah, rasa-rasanya sulit buat kami untuk membantu mereka dalam melakukan tata kelola di tiap daerah itu,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Alexander Marwata di Jayapura sendiri, tengah pada mengikuti program pemberantasan korupsi terintegrasi dengan pemerintah daerah se – Provinsi Papua “dalam rangka hari Anti Korupsi Sedunia 2021”.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Ridwan Rumasukun memastikan upaya pendampingan KPK di “Bumi Cenderawasih” sudah dilakukan sejak 2016 lalu.

Provinsi Papua sendiri, tambah dia, sangat merespon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK di “bumi cenderawasih”.

“Hanya saja untuk tahun 2021 ini, NCP baru mencapai 42 persen. Namun kami tetap optimis akan mengalami pencapaian target yang lebih baik di masa mendatang,”

Artikel Terkait

Kampanyekan Antikorupsi Lewat Film, KPK Gelar Penghargaan ACFFest 2021

Bams

Gubernur Enembe Serahkan DIPA dan TKDD Senilai Rp 57,41 triliun

Bams

Kadin Minta Investor Libatkan Pengusaha Daerah

Bams

Gubernur Papua Bantah Dana Rp 12 Triliun Mengendap

Bams

Papua Target Bebas Kasus HIV AIDS tahun 2030

Bams

Masyarakat Papua Diimbau Berhati Hati dengan Tawaran Pinjol

Bams

Presiden Serahkan DIPA 2022

Bams

KPK Minta Komitmen Kepala Daerah dan DPR Papua Serius Berantas KKN

Bams

KPK Perkuat Pendampingan dan Pengawasan di Papua

Bams