Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Mahasiswa Puncak Minta Negara Bertanggung Jawab Atas Penembakan 4 Pelajar dan 1 PNS

Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge dan Elvis Tabuni saat foto bersama dengan Tim Peduli Kebenaran Pembunuhan Warga Sipil Kabupaten Puncak Pelajar Mahasiswa se-Indonesia, usai lakukan audens.

Jayapura,- Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Emus Gwijangge dan Elvis Tabuni melakukan audensi dengan Tim Peduli Kebenaran Pembunuhan Warga Sipil Kabupaten Puncak Pelajar Mahasiswa se-Indonesia yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPR Papua, Rabu (23/11), siang.

Audens itu dilakukan guna menyikapi kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI terhadap 4 pelajar dan 1 PNS warga sipil di Kabupaten Puncak pada Jumat 20 November 2020, lalu.

Untuk itu, Tim Peduli Kebenaran Pembunuhan Warga Sipil Kabupaten Puncak Pelajar Mahasiswa se-Indonesia
menyampaikan pernyataan sikap tegas secara tertulis dan langsung diserahkan kepada anggota Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni.

Adapun isi dari pernyataan sikap itu pertama, mahasiswa Puncak se-Indonesia dengan tegas meminta kepada negara untuk bertanggungjawab atas penembakan terhadap 4 pelajar dan 1 PNS warga sipil di Kabupapaten Puncak.

Kedua, mahasiswa Puncak se-Indonesia mendesak kepada para elit politik, MRP dan DPRP, Provinsi Papua dan seluruh staf pemerintah agar sikapi penembakan 4 pelajar dan 1 PNS korban warga sipil Kabupaten Puncak,

Ketiga, mahasiswa Puncak se-Indonesia mengutuk tindakan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap 4 pelajar dan 1 PNS warga tersebut.

Empat, mahasiswa dan seluruh rakyat pribumi di Puncak mendesak tegas agar tarik Non Organik dari Kabupaten Puncak.

Lima, mahasiswa Kabupaten Puncak meminta dengan tegas TNI/Polri jangan membatasi ruang gerak masyarakat tanpa alasan apapun.

Enam, mahasiswa Puncak se-Indonesia mengungkap kasus pembunuhan, penembakan ini tidak boleh intervensi pihak TNI/Polri. Mahasiswa Puncak juga minta harus dari lembaga HAM dan aktivis HAM.

Tujuh, mahasiswa Kabupaten Puncak se-Indonesia meminta Lembaga dan negara harus menaggapi kasus ini.

“Kalau tidak menanggapi serius maka kami mahasiswa bertindak dengan tegas SK Kabupaten dicabut dan dikembalikan ke pusat,”tegas salah satu mahasiswa saat membacakan pernyataan sikap tersebut dihadapan dua anggota Komisi I yakni Emus Gwijangge dan Elvis Tabuni.

Menanggapi insiden itu, Elvis Tabuni sebagai anak daerah dan juga sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Puncak mengaku sangat sedih karena harus kehilangan generasi masa depan Kabupaten Puncak.

Oleh karena itu kata Elvis, pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPR Papua dan juga akan berkoordinasi dengan Pangdam dan Kapolda terkait dengan pasukan yang ditugaskan di wilayah Puncak.

Sementara itu, Emus Gwijangge yang juga sebagai Ketua Bapemperda DPR Papua mengatakan, sesuai dengan tupoksi, pihaknya akan meneruskan hal ini juga kepada Pansus Kemanusiaan DPR Papua.

“Yang pertama DPR harus bentuk tim bersama. Jadi tim yang dibentuk ini didalamnya nanti ada DPR, Pemerintah dan TNI/Polri sehingga bersama-sama turun ke TKP dan lakukan investigasi. Sehingga pelaku-pelaku dari penembakan itu harus terungkap. Apakah pelakunya TPN-OPM atau kah TNI/Polri, karena sampai hari ini kami pun belum siapa pelakunya,” ujar Emus.

Untuk itu, pihaknya berharap kasus penembakan ini harus terungkap. Sebab beberapa bulan ini insiden penembakan terhadap warga sipil masih saja terus terjadi. Bahkan belum ada penyelesaian secara signifikan hingga saat ini.

“Kami minta Panglima TNI, dan Presiden, agar kasus penembakan terhadap warga sipil di sejumlah daerah di Papua harus terungkap. Jangan sampai kasus ini di goreng-goreng saja terus menerus sehingga ujung-ujungnya tidak terselesaikan,” tandas Emus Gwijangge.

Menurut Emus, ada banyak kasus penembakan yang belum diseleaikan secara baik. Bukan hanya terjadi di Ilaga atau di wilayah Puncak tapi sebelumnya juga pernah terjadi di Intan Jaya, Nduga, Timika dan saat ini Kabupaten Puncak.

Hanya saja, ungkap legislator Papua ini, tiap kasus penembakan yang terjadi di wilayah Papua belum pernah diselesaikan secara baik hingga tuntas.

“Tapi intinya, kami dari Komisi I yang membidangi Pemerintahan, Politik, dan HAM akan menyampaikan hal ini kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti,” terangnya.

Artikel Terkait

DPR Minta Polisi Harus Profesional Ungkap Pelaku Penembakan di Puncak

Tiara

Terkait Kasus Puncak, DPR Papua Minta Pihak Keamanan dan Komnas HAM RI Segera Lakukan Investigasi

Tiara

Yunus Wonda : Hari Ini Ruang Demokrasi di Papua Dibungkam

Tiara

Kembali Terjadi Penembakan di Intan Jaya, Negara Didesak Hentikan Pendekatan Keamanan Untuk Papua

Tiara

Legislator Papua Soroti Kasus Penembakan di Nduga dan Intan Jaya

Ridwan

Natan Pahabol : Ada Maksud Pemerintah Pusat Bangun Papua Dalam Bingkai NKRI

Tiara

Pemerintah Diminta Selesaikan Masalah HAM di Papua, Ketimbang Berikan Izin Pertambangan

Tiara

Intan Jaya Bergejolak, Wagub Minta Bupati Kembali ke Daerahnya

Bams

Saling Tuding, Perihal Penembakan Pendeta Di Intan Jaya

Ridwan