Pasific Pos.com
Info Papua

Jumat, DPR Papua Akan Gelar Sidang Paripurna Penyerahan LHP BPK RI

DPR Papua Sidang Paripurna
Ketua DPR Papua, Jhoni Banua Rouw, SE

Jayapura – Dalam beberapa hari kedepan, lembaga DPR Papua akan menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2019.

Dimana jadwal sidang rapat paripurna istimewa itu telah diputuskan oleh Pimpinan bersama anggota DPR Papua dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua yang dilaksanakan di Hotel Aston Jayapura, Selasa 23 Juni 2020.

“Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua hari ini ada empat point yang menjadi agenda kita. Salah satunya jadwal kita untuk sidang atau rapat paripurna penyerahan LHP dari BPK RI,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE usai memimpin Rapat Bamus DPR Papua didampingi Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize, SS dan Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM di Aston Hotel Jayapura, Selasa (23/6), malam.

Jhony Banua Rouw mengungkapkan, jika rencana rapat paripurna DPR Papua ini akan dilaksanakan pada Jumat, 26 Juni 2020.

“Jadi, rapat paripurna itu dijadwalkan pada Jumat pukul 15.00 WIT,” ungkapnya.

Seperti diektahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua secara berturut-turut sudah kelima kali meraih meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Dimana saat itu, Dori Santosa sebagai
Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, saat menyampaikan sambutannya mengatakan, laporan hasil pemeriksaan terdiri dari LHP atas LKPD 2018, LHP Sistem Pengendalian Intern dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Selain itu kata Dori, laporan keuangan, disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Untuk itu, pihaknya memberi apresiasi atas usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemprov Papua atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2018.

“Itu dikarenakan sebagian besar sudah sesuai dengan master plan yang dibuat oleh Gubernur Papua, sehingga dalam LKPD 2019 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Lewat Moment Safari Ramadhan, Sekretariat DPR Papua Berbagi Kasih di Dua Pondok Pesantren

Jems

Sekretaris Fraksi PAN DPRP Minta Pj Gubernur Segera Lantik Pejabat Eselon Pemprov Papua

Jems

DPRP Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala OPD

Bams

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Peran Perempuan Dalam Lestarikan Eksistensi budaya dan kehidupan Masyarakat Asli Papua Dinilai Sangat Relevan

Bams

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Bams

Yunus Wonda: Pro Kontra Tentang Pemekaran Adalah Hal Biasa

Bams

Legislator asal Papua Himbau Masyarakat Sambut DOB

Bams

Komisi IV DPR Papua Minta OPD Rumpun Infrastruktur Tingkatkan Kinerja

Bams