Pasific Pos.com
Info Papua

Jumat, DPR Papua Akan Gelar Sidang Paripurna Penyerahan LHP BPK RI

DPR Papua Sidang Paripurna
Ketua DPR Papua, Jhoni Banua Rouw, SE

Jayapura – Dalam beberapa hari kedepan, lembaga DPR Papua akan menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2019.

Dimana jadwal sidang rapat paripurna istimewa itu telah diputuskan oleh Pimpinan bersama anggota DPR Papua dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua yang dilaksanakan di Hotel Aston Jayapura, Selasa 23 Juni 2020.

“Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua hari ini ada empat point yang menjadi agenda kita. Salah satunya jadwal kita untuk sidang atau rapat paripurna penyerahan LHP dari BPK RI,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE usai memimpin Rapat Bamus DPR Papua didampingi Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize, SS dan Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM di Aston Hotel Jayapura, Selasa (23/6), malam.

Jhony Banua Rouw mengungkapkan, jika rencana rapat paripurna DPR Papua ini akan dilaksanakan pada Jumat, 26 Juni 2020.

“Jadi, rapat paripurna itu dijadwalkan pada Jumat pukul 15.00 WIT,” ungkapnya.

Seperti diektahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua secara berturut-turut sudah kelima kali meraih meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Dimana saat itu, Dori Santosa sebagai
Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, saat menyampaikan sambutannya mengatakan, laporan hasil pemeriksaan terdiri dari LHP atas LKPD 2018, LHP Sistem Pengendalian Intern dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Selain itu kata Dori, laporan keuangan, disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Untuk itu, pihaknya memberi apresiasi atas usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemprov Papua atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2018.

“Itu dikarenakan sebagian besar sudah sesuai dengan master plan yang dibuat oleh Gubernur Papua, sehingga dalam LKPD 2019 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Lewat Audensi, Kanwil Kemenag Minta Dukungan DPR Papua

Tiara

Ketidakpercayaan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dinilai Masalah Utama Papua

Tiara

Tingkatkan Kebersamaan, Sekwan dan Anggota DPR Papua Beri Bantuan Hewan Qurban

Tiara

Reses di Keerom, Yunus Wonda Beri Bantuan Kepada Warga Jemaat Gidi El-Bethel Arso

Tiara

Yunus Wonda : Tidak Ada Regulasi Yang Mengharuskan Bupati atau Wabup OAP

Tiara

Reses di Dua Kampung, Yunus Wonda Serap Aspirasi

Tiara

Yunus Wonda : DPRP dan MRP Hanya Sebagai Fasilitator, Bukan Pengambil Keputusan

Tiara

Tiga Tahun Nasibnya Digantung, Moker PT Freeport Desak DPR Papua Bentuk Pansus

Tiara

LKPJ Gubernur 2019, Resmi Diserahkan Kepada DPR Papua

Bams