Pasific Pos.com
Info Papua

Jumat, DPR Papua Akan Gelar Sidang Paripurna Penyerahan LHP BPK RI

DPR Papua Sidang Paripurna
Ketua DPR Papua, Jhoni Banua Rouw, SE

Jayapura – Dalam beberapa hari kedepan, lembaga DPR Papua akan menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2019.

Dimana jadwal sidang rapat paripurna istimewa itu telah diputuskan oleh Pimpinan bersama anggota DPR Papua dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua yang dilaksanakan di Hotel Aston Jayapura, Selasa 23 Juni 2020.

“Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua hari ini ada empat point yang menjadi agenda kita. Salah satunya jadwal kita untuk sidang atau rapat paripurna penyerahan LHP dari BPK RI,” kata Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE usai memimpin Rapat Bamus DPR Papua didampingi Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize, SS dan Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy, SSos, MM di Aston Hotel Jayapura, Selasa (23/6), malam.

Jhony Banua Rouw mengungkapkan, jika rencana rapat paripurna DPR Papua ini akan dilaksanakan pada Jumat, 26 Juni 2020.

“Jadi, rapat paripurna itu dijadwalkan pada Jumat pukul 15.00 WIT,” ungkapnya.

Seperti diektahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua secara berturut-turut sudah kelima kali meraih meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Dimana saat itu, Dori Santosa sebagai
Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, saat menyampaikan sambutannya mengatakan, laporan hasil pemeriksaan terdiri dari LHP atas LKPD 2018, LHP Sistem Pengendalian Intern dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Selain itu kata Dori, laporan keuangan, disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Untuk itu, pihaknya memberi apresiasi atas usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemprov Papua atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2018.

“Itu dikarenakan sebagian besar sudah sesuai dengan master plan yang dibuat oleh Gubernur Papua, sehingga dalam LKPD 2019 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Tak Ingin Ada Pembangunan Pabrik Semen di Wamena, Himaja Temui DPR Papua

Tiara

Pokir Hasil Reses Anggota DPRP Akan Dibahas Dalam Sidang Paripurna

Tiara

Pansus Covid-19 DPRD Kota Jayapura Temui Pimpinan dan Anggota DPR Papua

Tiara

Yunus Wonda : Dalam Lembaga, Antara Pimpinan dan Anggota Tidak Perlu Berdebat

Tiara

Ini Klarifikasi Tiga Pimpinan DPR Papua Terkait Surat Yang Ditujukan ke Presiden

Tiara

Yunus Wonda : Rakyat Papua Berhak Sampaikan Aspirasinya

Tiara

DPR Papua Serahkan APD dan Alkes Kepada Labkesda

Tiara

Legislator Papua Minta Setiap Kegiatan Mitra Harus Libatkan DPRP

Tiara

Bantu Penanganan Covid-19, Anggaran DPR Papua Dipangkas Sebesar Rp 200 M

Tiara