Pasific Pos.com
Headline

Komisi IV DPR Papua Minta OPD Rumpun Infrastruktur Tingkatkan Kinerja

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Papua foto bersama salah satu OPD rumpun infrastruktur yang menjadi mitra kerjanya, usia rapat evaluasi di Hotel Horison Kota Jayapura, Rabu 26 Apri 2022.

Jayapura – Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, SE bidang Infrastruktur menandaskan bahwa saat ini pihaknya berupaya terus mendorong OPD rumpun infrastruktur yang menjadi mitra kerjanya untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Apalagi saat ini lanjut Beatrix Monim, sudah masuk di bulan pertama pada Triwulan II tahun 2022, sehingga diharapkan tidak lagi terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang besar seperti tahun – tahun sebelumnya.

“Jadi, kami melakukan rapat rapat evaluasi bersama mitra terkait, karena kita tahu bahwa dari tahun ke tahun, OPD bidang infrastruktur ini menyisakan anggaran atau SiLPA yang besar di Pemprov Papua,” kata Herlin Beatrix Monim, SE usai melakukan rapat evaluasi bersama mitra OPD di lingkungan Pemprov Papua yang berlangsung di Hotel Horison Kota Jayapura, Rabu, 26 April 2022.

Untuk itu kata Politisi Partai Nasdem ini, Komisi IV DPR Papua terus menggenjot OPD untuk meningkatkan kerjanya. Sebab, dari awal kita mengantisipasi jangan sampai terjadi keterlambatan. Misalnya hal teknis apa yang menjadi penyebab tingginya SiLPA di setiap APBD.

Pada kesempatan itu, Beatrix Monim mencontohkan, jika SiLPA yang besar itu berkaitan dengan keterlambatan di pelelangan, maka dalam rapat ini, Komisi IV DPR Papua tentu akan menghadirkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Bappeda dan BPKAD Provinsi Papua.

Dikatakan, kehadiran mitra OPD hari ini, tentu sangat penting untuk sinkronisasi sebelum memasuki proses tender kegiatan berjalan. “Kita mau membantu pak gubernur dengan seluruh program kegiatan untuk digenjot agar dapat meminimalisir terjadinya SiLPA seperti terjadi tahun – tahun sebelumnya yang besar,” tekannya.

Sebab kata Beatrix Monim, ada banyak aspirasi rakyat yang diperjuangkan dan belum dijawab. Hanya saja, mendorong bukan berarti melakukan rapat evaluasi itu untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat, tentu tidak mungkin. Namun, setidaknya anggaran itu dapat disalurkan dan digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkan banyak pembangunan di seluruh Provinsi Papua.

Politisi Partai NasDem ini mengatakan, dari rapat evaluasi itu, tentu bercermin APBD tahun sebelumnya untuk mengetahui kendala hingga terjadi tingginya SiLPA, sehingga dapat meminimalisir masalah sejak dini.

Namun ketika ditanyak soal rapat ini belum dihadiri Kepala Dinas PUPR Papua, Beatrix Monim menjelaskan jika Kepala Dinas PUPR saat ini tengah dinas ke luar Papua.

“Ini baru undangan pertama. Kita tunggu kita akan lagi kedua, harapannya kepala dinas akan hadir. Jangan kemudian lagi – lagi tidak hadir, ini baru pertama kita undang, seandainya tidak hadir karena alasan dinas luar, ok, mungkin undangan kita mendadak. Nah kita undang lagi sehingga tiak mendadak, kita tunggu pada pertemuan selanjutnya,” imbuhnya. (Tiara)

Artikel Terkait

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Tokopedia Bantu UMKM Papua Kantongi NIB untuk Kembangkan Bisnis Menjadi #YangLokalYangJuara

Bams

Sekda: GMKI Harapan Besar Pemerintah dan Masyarakat Papua

Bams

Ekonomi Biru Diharapkan Membawa Dampak Positif Bagi Papua

Bams

Lemhanas RI Buat Kajian Srategis Soal Papua

Bams

Pemprov Papua Apresiasi Pemberian Beasiswa Selandia Baru

Bams

Pimpin Upacara HUT RI, Lukas Enembe: Papua Harus Lebih Maju

Bams

Pencanangan 10 Juta Bendera Merah Putih Dari Timur Papua Untuk Indonesia

Bams

Pemprov Papua programkan donor untuk pastikan ketersediaan Stok Darah

Bams