Pasific Pos.com
Ekonomi & Bisnis

DPR Papua Minta Pemprov Aktifkan Kembali BUMD dan BLK

DPR Papua BUMD dan BLK
Mega Mansye Nikijuluw,SH

Jayapura, – Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dalam hal ini Komisi II DPR Papua yang membidangi Perekonomian, Perdagangan dan tenaga kerja meminta, Pemerintah Provinsi Papua untuk mengaktifkan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta lembaga pelatihan milik pemerintah provinsi.

“Kalau bisa PD Irian Bhakti, Balai Latihan Kerja dan Balai Latihan Koperasi ini diaktifkan kembali. Itulah fokus Komisi II DPR Papua untuk saat ini,” ungkap Mega Mansye Nikijuluw,SH usai melakukan pertemuan tertutup dengan mitranya di ruang rapat Komisi II DPR Papua, lantai 7 Gedung dua, Rabu (20/5).

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, dengan diaktifkannya kembali BLK dapat menciptakan tenaga kerja yang handal bahkan menjadi pelaku usaha di Tanah Papua.

“Tentunya ini akan mendongkrak perekonomian di Tanah Papua, terlebih khusus ini anak-anak asli Papua (OAP) yang kami lihat mereka punya kemampuan atau potensi besar. Makanya kami minta (BLK) diaktifkan kembali,” tandasnya.

Namun yang tak kalah penting juga lanjut Mega, adalah diaktifkannya kembali Balai Latihan Koperasi atau BLK yang ada di Angkasa Distrik Jayapura Utara.

“Ya mungkin pelatihan kewirausahaan bisa digalakkan kembali. Sebab kita tahu bahwa saat ini usaha kecil dan mikro lagi bertumbuh pesat di Tanah Papua,” ujarnya.

Namun Mega Nikijuluw juga berharap, para tenaga kerja yang terpaksa di rumahkan oleh perusahaannya, semenjak mewabahnya virus corona di Tanah Papua, harus menjadi perhatian penuh pemerintah.

“Pemerintah juga harus memperhatikan para tenaga kerja yang secara terpaksa di rumahkan oleh pihak perusahaannya dikarenakan dampak dari covid-19 ini. Kami harap mungkin ada solusi dari pemerintah buat tenaga kerja yang dirumahkan itu atau yang kena PHK akibat dampak dari virus corona. Ya dengan cara diaktifkan kembali BLK itu,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, pertemuan itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR Papua, Mega Mansye Nikijuluw, SH didampingi, Sekretaris Komisi II, Danton Giban, S. Pd. M. Si dan beberapa anggota Komisi II yakni, Drs. Mustakim, HR, H. Darwis Massi, SE, Petrus Pigai dan Sitti Susanti, SE.

Artikel Terkait

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Tokopedia Bantu UMKM Papua Kantongi NIB untuk Kembangkan Bisnis Menjadi #YangLokalYangJuara

Bams

Sekda: GMKI Harapan Besar Pemerintah dan Masyarakat Papua

Bams

Ekonomi Biru Diharapkan Membawa Dampak Positif Bagi Papua

Bams

Lemhanas RI Buat Kajian Srategis Soal Papua

Bams

Pemprov Papua Apresiasi Pemberian Beasiswa Selandia Baru

Bams

Pimpin Upacara HUT RI, Lukas Enembe: Papua Harus Lebih Maju

Bams

Pencanangan 10 Juta Bendera Merah Putih Dari Timur Papua Untuk Indonesia

Bams

Pemprov Papua programkan donor untuk pastikan ketersediaan Stok Darah

Bams