Pasific Pos.com
Opini

Urgensi Lockdown Di Papua, Panggilan Kemanusiaan

Urgensi Lockdown Di Papua Panggilan Kemanusiaan
Anggota Komisi V DPR Papua dari Fraksi NasDem, Fauzun Nihayah, S.HI, MH (foto:ist)
Oleh : Fauzun Nihayah, S.HI, MH

 

MERAUKE,ARAFURA,-Virus corona (covid-19) langsung menggemparkan dunia, mulai dari Wuhan (China) sebagai episentrum, terus meluas ke berbagai negara: Jepang, Iran, Italia dan banyak negara lain di Eropa, Amerika, Australia dan Asia, termasuk Indonesia.

Persebaran virus pandemi ini membuat World Health Organization (WHO) – pada awal bulan maret menegaskan agar Indonesia segera umumkan kondisi darurat virus corona-19. Sangat disesalkan, Pemerintah Indonesia saat itu memandang “sepi” peringatan WHO itu, meski kini panik menghadapinya.

Seharusnya, peringatan WHO menjadi warning penting, kalau tidak dinilai genting, apalagi Indonesia punya landasan konstitusi yang berkomitmen untuk kemanusiaan. Negara harus melindungi keselamatan warga negara.

Itulah amanat konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945. Refleksinya, Pemerintah – mulai Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kita) harus menjalankan amanat konstitusi itu.

Dalam kaitan ini tanggung jawab konstitusional negara menjadi sangat krusial ketika terjadi penyebaran virus corona (covid-19) yang kini sudah demikian pandemi. Untuk memutus mata rantai penyebaran diperlukan sikap tegas, diantaranya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Papua yaitu melakukan kebijakan lockdown.

Kita harus mencatat, tindakan lockdown itu perlu diambil secara tegas dalam rangka upaya menyelamatkan keberlangsungan hidup umat manusia. Penyelamatan nyawa manusia menjadi prioritas utama, meski terdapat sejumlah hak lain seperti hak ekonomi yang tetap menempel. Namun demikinan, jaminan hidup yang harus dilindungi menjadi hal yang sangat mendasar. Itulah sebabnya, konstitusi kita menegaskan amanat kemanusiaan yang harus ditegakkan oleh negara.

Artikel Terkait

Pemerintah Percepat Pembangunan Kesehatan Nasional Sampai Ujung Negeri

Bams

Bakohumas Harus Mampu Memberikan Layanan Informasi Secara Aktif Kepada Masyarakat

Bams

Menko PMK : Penyaluran Bansos di Papua Melalui PT Pos Indonesia

Bams

RSUD Jayapura Jadi Rumah Sakit Rujukan PON XX

Bams

Kasus Corona Terus Naik, Ini Imbauan Pemerintah Papua

Bams

BPK Akan Audit Dana Covid-19, Bupati Keerom Siap Kawal Hingga Akhir

Bams

25 Persen ASN Papua Terpapar Corona

Bams

Peserta Peresmian Venue PON Wajib Miliki Kartu Bebas Covid-19

Bams

Wagub : Tak Taat Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah Didiskualifikasi Saja

Bams