Pemprov Papua Pegunungan Gelar Musrenbang RKPD dan Otonomi Khusus Tahun 2027 

WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 27 hingga 29 April 2026, bertempat di Hotel Baliem Pilamo, Wamena.

Musrenbang dibuka langsung oleh Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (HC). Jhon Tabo, SE.,M.B.A dan dihadiri oleh pimpinan daerah dari 8 kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan. Turut hadir jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga tokoh perempuan. Momen ini menjadi spesial karena bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan pemerintahan definitif dan peringatan 30 tahun Otonomi Khusus.

Dalam sambutannya, Gubernur Jhon Tabo menekankan pentingnya akurasi data Orang Asli Papua (OAP) di delapan kabupaten. Menurutnya, kegagalan dalam menyajikan data yang valid berimbas langsung pada kecilnya alokasi dana fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana Otsus dari Pemerintah Pusat.

“Kita mendapatkan kuota fiskal terkecil karena data laporan kita ke pusat berada di bawah angka riil. Padahal, secara fakta, jumlah OAP terbesar ada di Papua Pegunungan, yakni mencapai 1,4 juta jiwa lebih,” tegas Gubernur Jhon Tabo.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur memberikan instruksi keras kepada para Bupati untuk menyelesaikan sinkronisasi data OAP dalam kurun waktu empat bulan, terhitung mulai Mei hingga Agustus 2026.

“Saya instruksikan, tanggal 8 Agustus data harus clear. Sebelum pidato kenegaraan Presiden, data kita harus sudah sinkron. Kita harus kerja keras jika ingin ada perubahan anggaran yang lebih adil bagi pembiayaan pembangunan kita,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret mendukung percepatan pendataan tersebut, Pemerintah Provinsi juga melakukan launching pembagian sarana pendukung kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk 8 kabupaten. Bantuan tersebut berupa perangkat internet satelit Starlink beserta perlengkapannya. Fasilitas ini diharapkan mampu mengatasi kendala geografis dalam pengiriman data kependudukan dari daerah terpencil ke pusat data provinsi maupun nasional.

Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, SH.,M.AP dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang tahun ini mengusung tema: “Akselerasi Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar yang Inklusif untuk Penguatan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat Papua Pegunungan”.

“Tema ini dipilih sebagai respons atas masih tingginya kesenjangan pembangunan manusia dan tantangan geografis yang kompleks. Dengan keterbatasan fiskal, kita harus fokus pada sektor yang berdampak langsung terhadap rakyat secara merata dan berkeadilan,” ucap Kepala Bapperida, Marthen Kogoya.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian secara luring dan daring, di antaranya, Kementerian PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Infrastruktur, Wakil Menteri Dalam Negeri, dab Kementerian Keuangan melalui Direktur DDI OKK DJPK.

Melalui Musrembang selama tiga hari ini, Pemprov Papua Pegunungan berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat guna memastikan rencana pembangunan tahun 2027 berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.