Papua Diminta Serius Perbaiki Kinerja Ideks Demokrasi
Jayapura – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua mengalami penurunan dari kategori sedang ke kategori rendah tahun 2023 dan 2024. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman bersama untuk meningkatkan IDI Papua.
Demikian disampaikan Mety Irjayanti dari Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Pada Fokus Group Discussion IDI Provinsi Papua di Kantor Gubernur, Dok II Kota Jayapura, Rabu (12/2/2026).
Menurut Mety Irjayanti, penurunan IDI Papua tahun 2024 terlihat pada aspek kelembagaan demokrasi, terutama dalam indikator pelayanan publik yang nilainya tercatat nol pada tahun 2024, padahal sebelumnya masih memiliki skor pada tahun sebelumnya.
“Penurunan terbesar terjadi pada aspek kelembagaan demokrasi, artinya kinerja unsur-unsur pemerintahan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif sangat berperan dalam menurunkan angka IDI,” ujar Irjayanti.
Ia menegaskan bahwa salah satu indikator turunya IDI Papua adalah pelayanan publik, yang diduga karena belum maksimalnya pemenuhan dokumen atau laporan yang diminta pada penilaian.
Fenomena ini menurut Irjayanti mencerminkan tantangan serius dalam pelaksanaan demokrasi di Papua. “Jika IDI rendah, maka itu bisa menggambarkan kondisi demokrasi di Papua juga kurang baik,” katanya.
Untuk itu, Irjayanti mengimbau kepada semua lintas sektor untuk berkolaborasi dengan pemerintah, aparat penegak hukum untuk meningkatkan kinerja kelembagaan demokrasi di provinsi Papua.
“Koordinasi lintas sektor, termasuk Biro Hukum, Kesbangpol, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), serta tindak lanjut yang terpadu, dinilai penting untuk memperbaiki data, pelaporan, dan layanan publik. Langkah ini diharapkan bukan hanya meningkatkan skor IDI, tetapi juga menciptakan lingkungan demokrasi yang kondusif dan menarik minat investor ke Papua,” jelasnya.
Menurut Irjayanti, keberhasilan demokrasi yang baik akan mencerminkan keamanan dan stabilitas, sehingga dapat mendorong pembangunan yang lebih baik di Papua.
Pada kesempatan itu, Irjayanti juga menyoroti peran DPR dalam mengoptimalkan penetapan peraturan daerah (perda) sebagai indikator kinerja lembaga legislatif yang turut memengaruhi Indeks Demokrasi.
Dikatakan bahwa perda yang sudah direncanakan sejak awal tahun harus ditetapkan optimal di akhir tahun agar tidak menjadi indikator kinerja yang tertunda.
Diharapkan dari kegiatan ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, lembaga politik, akademisi, media, maupun masyarakat untuk merumuskan kebijakan dan langkah strategis dalam memperkuat demokrasi di Papua.
Kegiatan FGD dihadiri oleh perwakilan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kesbangpol, akademisi dan perwakilan organisasi pers dan media.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, Hanna, mengatakan IDI Provinsi Papua pada 2023 mencapai 67,64 poin, namun angka tersebut turun pada 2024 menjadi 56,55 poin sehingga menempatkan Papua pada kategori rendah dalam pengukuran IDI di seluruh provinsi di Indonesia.
“Dengan penurunan tersebut menjadi perhatian karena berdampak pada penilaian kualitas demokrasi di daerah,” katanya.
Menurut Hanna, penurunan indeks demokrasi ini bukan tanggung jawab satu sektor saja, tetapi menjadi kewajiban bersama semua pihak untuk memperbaikinya.
“Penurunan IDI Papua menggambarkan masih adanya pekerjaan rumah dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya pada aspek kebebasan sipil, hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan apalagi kini IDI telah menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) gubernur sehingga perbaikannya harus menjadi fokus kerja lintas sektor.
“Ada beberapa poin yang menjadi sorotan yakni kinerja lembaga demokrasi, produk peraturan daerah, serta pendidikan politik kader partai politik. Kemudian pendidikan politik harus diwujudkan dalam kegiatan nyata seperti sosialisasi pemilu dan pembekalan bakal calon, bukan sekadar rapat koordinasi internal,” bebernya.