Komarudin Watubun Dorong Evaluasi Total Strategi Pengamanan di Papua
Jayapura,- Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, mendorong pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengamanan di Papua menyusul konflik berkepanjangan yang terus menimbulkan korban jiwa, baik dari aparat keamanan maupun masyarakat sipil.
Menurut Komarudin, persoalan keamanan di Papua telah berlangsung sejak lama tanpa penyelesaian yang signifikan.
Ia menegaskan, negara harus jujur melihat kondisi di lapangan dan mengevaluasi pendekatan yang selama ini digunakan.
“Sudah seharusnya konflik ini menurun, bukan justru terus berulang dari waktu ke waktu. Korban terus berjatuhan, baik dari pihak keamanan maupun masyarakat sipil,” ujarnya kepada wartawan, Kamis kemarin.
Mantan anggota DPR Papua itu juga mengingatkan bahwa tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, upaya menjaga kedaulatan tidak boleh mengorbankan masyarakat sipil.
Komarudin juga menyoroti sejumlah laporan di lapangan, termasuk dugaan penggunaan drone dalam operasi keamanan serta terbatasnya akses menuju wilayah konflik. Kondisi ini, kata dia, menyulitkan pengumpulan data yang akurat terkait jumlah korban dan situasi sebenarnya.
Selain itu, Komarudin mengungkapkan adanya peningkatan jumlah pasukan di wilayah pedalaman Papua. Bahkan, terdapat informasi sementara terkait penggunaan fasilitas umum seperti sekolah sebagai pos aparat, yang menurutnya perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Keberadaan pasukan di pedalaman semakin banyak. Informasi yang kami terima juga menyebutkan adanya penggunaan fasilitas tertentu, ini tentu harus diklarifikasi secara serius,” katanya.
Dalam kunjungan resesnya ke sejumlah wilayah di Papua Tengah, termasuk Nabire dan Timika, Komarudin mengaku tengah mengumpulkan berbagai data dan informasi langsung dari masyarakat setempat. Ia menyebut korban dari kalangan sipil cukup banyak, meskipun akses ke lokasi kejadian masih terbatas.
Komarudin menilai konflik di Papua memiliki pola yang terus berulang sejak dekade 1980-an, hanya berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa penyelesaian mendasar.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya evaluasi total terhadap kebijakan keamanan di Papua.
Ia juga berkomitmen akan membawa persoalan ini ke pembahasan di DPR RI, baik di Komisi II maupun berkoordinasi dengan Komisi I yang membidangi pertahanan dan keamanan.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Negara harus hadir dengan solusi yang tepat, bukan sekadar pendekatan yang terus berulang tanpa hasil,” tegasnya.