Pemprov Papua Setop Sementara Penerimaan ASN, Fokus Penataan Pegawai
JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua tidak akan membuka penerimaan aparatur sipil negara (ASN) dalam beberapa tahun ke depan. Kebijakan ini diambil karena jumlah pegawai dinilai masih berlebih sekitar 3.000 orang.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Papua, Matius Fakhiri kepada wartawan disela-sela Musrembang Otsus di Jayapura, kemarin.
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi pasca pemekaran daerah otonom baru, di mana banyak ASN enggan kembali ke daerah asal mereka. Pemerintah, kata dia, tidak dapat memaksa ASN untuk kembali, sehingga diperlukan penataan yang lebih baik ke depan.
“Banyak ASN tidak mau pindah ke daerahnya, dan kita juga tidak bisa memaksa. Karena itu, kita akan tata ASN di Papua dengan baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan penertiban data kepegawaian. ASN yang tidak aktif atau tidak jelas keberadaannya akan dikeluarkan dari database pemerintah provinsi sebagai bagian dari penataan sistem.
Gubernur juga menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan akan diperbaiki secara menyeluruh, termasuk dalam pengendalian belanja pegawai. Dengan jumlah ASN yang masih berlebih, pemerintah memilih untuk tidak melakukan rekrutmen baru setidaknya hingga 2028.
“Jumlah pegawai kita masih over, hampir 3.000. Jadi kemungkinan tidak ada penerimaan sampai beberapa tahun ke depan. Dalam tiga tahun ke depan juga akan ada ASN yang pensiun, sehingga bisa mengurangi beban belanja,” katanya.
Ia juga menyinggung kondisi fiskal nasional yang tengah dalam kebijakan efisiensi, sehingga daerah tidak bisa menambah beban anggaran secara berlebihan.
“Kita tidak bisa membebani fiskal nasional. Jadi penataan ini harus kita lakukan dengan baik,” tegasnya.