Jayapura – Dihari kedua, Pimpinan dan anggota Komisi III DPR Papua kembali melakukan Rapat Kerja (Raker), Namun Raker kali ini bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua di Hotel Horison Kota Jayapura, Jumat (19/3).
Rapat kerja itu, dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy, Wakil Ketua Komisi III, H. Kusmanto, Sekretaris Komisi III, Tan Wie Long dan beberapa anggota Komisi III DPR Papua, diantaranya H. Junaedi Rahim, dan Agus Kogoya serta staf ahli.
Dari hasil rapat kerja itu, Komisi III DPR Papua yang membidangi Anggaran dan Asset Daerah temukan ada banyak asset daerah yang belum dikelola dengan baik, sehingga diharapkan aset dari Pemprov Papua dapat di optimalisasikan dengan baik.
Pada kesempatan itu Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, H.Kusmanto mengatakan, lewat rapat ini Komisi III akan suport OPD terkait untuk optimalkan asset yang belum di kelolah dengan baik, sehingga menjadi imcumb bagi pemprov Papua.
Pasalnya menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, selama ini asset pemerintah daerah belum dikelolah secara baik untuk mendatangkan PAD.
“Yang belum terkelola dengan baik seperti PT Irian Bhakti, Percetakan, IPM. Dihatapkan ini bisa berjalan baik agar menjadi pohon uang bagi pendapatan Pemprov Papua,” kata H. Kusmanto kepada sejumlah Wartawan usai mengikuti Rapat Kerja terkait pengawasan penggunaan anggaran bersama dengan OPD dan BUMD di lingkungan Pemprov Papua yang di gelar di Hotel Horison Kota Jayapura, Jumat (19/3), siang.
Lanjut dikatakan, selain aset pemprov yang menjadi poin penting yang di dorong, tapi juga ada beberapa poin lainnya seperti masalah penggunaan dana Kartu Papua Sehat ( KPS), dan dana Otsus juga di bahas dalam pertemuan rapat kerja ini.
Dijelaskannya, rapat kerja yang di lakukan ini guna melihat dan mendengar langsung realisasi penggunaan anggaran di OPD terkait yang telah berjalan.
“Ketika kami juga saat turun reses guna menjaring aspirasi masyarakat telah mendapat saran dan masukan terkait penggunaan dana otsus. Misalnya untuk prospek penggunaan dana itu tidak ada sehingga masyarakat mengharapkan harus ada prospek,” bebernya.
Bahkan, Kusmanto mengungkapkan, persoalan KPS dari tahun 2020 sudah tidak ada lantaran dari pihak BPK
menganggap ada dualisme anggaran dengan BPJS.
“Tetapi ketika kami turun lapangan beberapa Rumah sakit mengatakan KPS ini sangat di butuhkan bagi OAP khususnya di daerah daerah pedalaman,” ungkapnya.
Oleh karena itu pihaknya berharap agar KPS ini tetap ada, namun harus menyesuaikan dengan nomenklatur lain.
“Kami juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah di daerah, terkait aspirasi masyarakat yang kami temui di lapangan. Apakah bisa di akomodir dalam APBD atau tidak,” tekannya.
Ditempat yang sama, Sekertaris Bappeda Papua, Adolof Kambuaya SH.M.Si memberikan mengapresiasi dengan dilaksanakannya rapat kerja
dengan Komisi III DPR Papua sebagai mitra.
Kata Adolof Kambuaya, sebagai mitra dewan dapat mengingatkan OPD tentang perencanaan dan kinerja di ruang lingkup OPD itu sendiri. Sehingga kedepannya bisa memperbaiki perencanaan dan memperbaiki kinerja kita.
“Sebab ketika berbicara tentang pembangunan bukan kita sendiri yang bertanggungjawab, tetapi semua punya tanggungjawab. Sehingga fungsi pengawasan dewan, mereka bisa melihat apa yang kami lakukan dan apa yang belum. Apakah sudah sempurnah atau masih kurang, mereka akan menyampaikan itu supaya kedepannya kami memperbaikinya. Itu tujuan dari pertemuan hari ini,” ungkapnya.
Untuk itu, ia menilai jika pertemuan atau rapat kerja bersama Komisi III DPR Papua hari ini sangat baik. Karena di forum inilah bisa saling mengisi kekurangan masing-masing untuk mencari solusi agar bisa melakukan yang terbaik dalam mengatasi kekurangan kekurangan yang selama ini terjadi dikedua belah pihak.
“Dengan begini ada banyak masukan masukan ke kami untuk kami bahas di tingkat pimpinan terutama dengan kebijakan kebijakan yang dilakukan. Seperti tadi kami bicarakan banyak masyarakat yang mengatakan bahwa Otsus tidak berhasil atau gagal. Sehingga dewan ingatkan, kalau bisa kami publikasikan capaian capaian kinerja dari pada Otsus itu,” imbuhnya.
Adolof menjelaskan, menyangkut masalah penggunaan dana otsus yang menjadi tanda tanya di tengah masyarakat yang menganggap bahwa Otsus ini tidak berhasil, lantaran masyarakat merasa tidak merasakan dari Otsus itu sendiri.
“Kami sudah bicara mengenai hal ini bahwa ada masyarakat yang masih menganggap bahwa Otsus ini tidak berhasil. Untuk itu, kami akan publikasikan capaian di dalam Otsus itu. Namun kami melihat mereka mungkin melihat dari aspek uangnya, tapi dari kewenangan lainnya mereka tidak melihat itu,” tandas Adolof.
Ketika disinggung terkait dengan penyelewengan dana otsus. Dirinya menegaskan jika itu bukan rananya untuk menjawab. Sebab yang berhak berbicara hal tersebut adalah Inspektorat atau pihak pemeriksa.
Hanya saja kata Adolof, perencanaan itu sebenarnya sudah di lakukan dan memang sudah ada, tetapi hanya di tingkat implementasi pelaksanaan.
Dengan melihat polemik di tengah masyarakat terkait penggunaan dana otsus, dirinya mengaku pemerintah atau OPD terkait, karena kurang publikasi terhadap capaian dari dana otsus itu.
“Salah satu contoh fakultas kedokteran di Universitas Cendrawasih itu kan murni di bangun oleh Pemda dengan menggunakan dana otsus. Sehingga orang Papua banyak kuliah di jurusan kedokteran. Selain itu juga banyak kita kirim orang Papua ke luar negeri dengan menggunakan dana otsus,” ucapnya.
Namun tambahnya, yang menjadi kendala belum di publikasi terkait soal implementasi penggunaan dana ostsus itu sendiri. Padahal sudah banyak hal yang pihaknya lakukan dalam pencapain dari dana Otsus itu.
“Kalau mau hitung berapa banyak orang Papua yang menyandang gelar dokter. Bahkan banyak tamatan dari Uncen dan Fakultas Kedokteran itu murni didirikan oleh Pemda dengan menggunakan dana Otsus yang sampai hari ini banyak melahirkan dokter-dokter. Ada banyak orang Papua kita kirim ke luar negeri untuk kuliah, seperti di Jerman, Belanda dan lain lain dengan menggunakan dana Otsus, baik yang dibiayai provinsi maupun kabupaten. Itu semua pakai dana Otsus, hanya tidak pernah di publikasikan,” bebernya.
