Jayapura – Gubernur Papua Lukas Enembe secara resmi mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tri Wibowo Aji amarinda, Kamis (17/2/2022).
Gubernur Papua, Lukas Enembe mengharapkan Perwakilan BPKP Papua menjadi control expert yang dapat mendampingi instansi pemerintah dalam proses implementasi sistem pengendalian internal serta mengawal perbaikan internal control process.
Gubernur juga mengharapkan perwakilan BPKP Papua dapat melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara intensif dan akuntabel dengan merespon masukan dari berbagai pihak.
“BPKP berperan sebagai auditor dan bertugas membina serta mengawasi pemda dalam menyelenggarakan SPIP yang andal agar agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD dapat tercapai,” kata Enembe.
Ia menilai, selama ini perwakilan BPKP Papua telah menjalin kerjasama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Papua dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Papua dalam membangun dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah.
Menurut Gubernur, pergantian pimpinan dalam suatu organisasi harus disikapi secara arif dan bijaksana disertai harapan kedepan agar pergantian tersebut mampu memberikan yang terbaik bagi kemajuan organisasi BPKP.
“Selamat kepada Kepala Perwakilan BPKP yang baru, semoga dapat melanjutkan dan bahkan lebih meningkatkan keberhasilan yang telah diraih Perwakilan BPKP Papua selama ini, terima kasih dan penghargaan kepada pejabat lama saudara Yan Setiadi dan keluarga atas kinerja dan pengabdiannya selama memimpin Perwakilan BPKP Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Tri Wibowo Aji berkomitmen mengawal proses pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Salah satu contohnya yakni mengawal pertanggungjawaban pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI Papua.
“Kami bertugas mengawal akuntabilitas pemerintah daerah dan membina aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Selain itu kami akan kawal proses yang jadi isu nasional yakni PON dan Peparnas untuk pertanggungjawabannya,” kata Tri.
Ia menuturkan, pihaknya akan mendorong percepatan penyelesaian proses pertanggungjawaban pelaksanaan dua iven olahraga terbesar di tanah air itu yang telah berlangsung di Papua pada 2021 lalu.
“Perwakilan BPKP Papua sudah turun dari 3 minggu lalu. Kami akan mengusahakan percepatan untuk pelunasan berbagai kewajiban pemerintah terkait pembayaran dalam proses pertanggungjawaban yang sudah diajukan,” bebernya.
Tri Wibowo mengatakan, upaya ini merupakan salah satu bentuk pengawalan dari Perwakilan BPKP Papua dalam proses pembangunan yang ada di Papua.
“Selama ini sudah dijalankan oleh pimpinan lama dan kami akan lanjutkan terus. Yang pastinya ada koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan apara pengawasan intern pemerintah (APIP),” ujarnya.
Disamping itu, Tri juga berkomitmen melaksanakan tugas perwakilan BPKP Papua untuk mengawal akuntabilitas pemerintah daerah dan melakukan pembinaan terhadap APIP di wilayah setempat.
“Kami juga terus memberikan laporan secara rutin ke BPKP pusat karena setiap progres itu dipantau. Tidak hanya di Papua saja tapi diseluruh perwakilan BPKP di Indonesia. Kami akan berperan lebih baik setiap saat untuk membantu proses pembangunan dan akuntabilitas di daerah,” imbuhnya.
