Bupati Waropen Dorong Jalan Pantura untuk Buka Konektivitas Wilayah 3T

Jayapura,- Bupati Waropen Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si., mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan konektivitas infrastruktur di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, yang masih menghadapi keterbatasan akses antarwilayah.

Hal tersebut disampaikan Fransiscus usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), para gubernur dari enam provinsi di Tanah Papua, serta para bupati dan wali kota se-Papua, di Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Jumat (18/9).

Mote mengatakan, konektivitas menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Waropen. Apalagi, Waropen termasuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah pusat.

Menurutnya, untuk mencapai Waropen, masyarakat masih harus mengandalkan tiga moda transportasi, yakni udara, laut dan darat.

“Waropen itu masuk dalam kategori kabupaten 3T, yang disinggung tadi oleh Menko bahwa kita perlu memperhatikan kabupaten-kabupaten yang tergolong dalam kelompok 3T. Itu berarti Waropen masuk di dalamnya untuk menjadi perhatian,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Kabupaten Waropen memiliki 12 distrik. Namun, baru tiga distrik yang dapat dijangkau melalui jalan darat. Sementara sembilan distrik lainnya masih mengandalkan transportasi laut dan dua distrik menggunakan jalur udara.

Oleh karena itu, kondisi tersebut membuat pembangunan jalan dan jembatan menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka akses masyarakat sekaligus menghubungkan Waropen dengan kabupaten lain.

Dalam rakor tersebut, Bupati Mote juga mengusulkan pembangunan jaringan jalan yang nantinya dapat menjadi jalur Pantai Utara Papua (Jalan Pantura).

Dimana, sejumlah ruas yang diusulkan antara lain Botawa–Koeda–Barapasi yang telah masuk dalam program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta ruas Botawa–Ingerus–Wapoga–Nabire.

Menurutnya, apabila jalur Nabire dapat terhubung dengan Waropen, kemudian Waropen tersambung ke Mamberamo Raya, Mamberamo Raya ke Sarmi, hingga Kota Jayapura, maka akan terbentuk jaringan jalan yang menghubungkan wilayah pesisir utara Papua.

“Kalau Papua bagian Tengah punya Trans-Papua dan bagian Selatan punya Jalan Papua Selatan, maka harus ada Jalan Pantura di Papua bagian Utara,” katanya.

Ia menilai keberadaan jalur tersebut akan memangkas waktu dan biaya perjalanan masyarakat maupun pemerintah daerah. Selama ini, perjalanan antarwilayah masih harus dilakukan dengan kombinasi transportasi laut dan udara.

“Dengan adanya jalur darat ini, masyarakat tidak perlu lagi memutar naik kapal ke Biak atau Serui lalu terbang lagi dengan pesawat,” ujarnya.

Selain jalan Botawa–Koeda–Barapasi dan Botawa–Ingerus–Wapoga–Nabire, Pemerintah Kabupaten Waropen juga mengusulkan pembangunan ruas Waren–Botawa dan Wapoga–Nabire sebagai penghubung Provinsi Papua dengan Papua Tengah.

Untuk mendukung konektivitas tersebut, Pemkab Waropen mengusulkan pembangunan Jembatan Demba, Jembatan Ghobari dan Jembatan Wapoga.

Sementara di sektor transportasi udara, pemerintah daerah juga mengusulkan perpanjangan landasan Bandara Botawa sekitar 800 meter agar dapat melayani pesawat jenis ATR maupun Wings Air.

Usulan lainnya mencakup pembangunan pelabuhan, perumahan rakyat serta jaringan air bersih.

Bupati Mote juga menyambut baik respons pemerintah pusat yang meminta kementerian terkait menindaklanjuti berbagai usulan pembangunan dari pemerintah daerah.

Namun, ia juga memberikan catatan terkait koordinasi antara pemerintah daerah dengan balai jalan dan kementerian/lembaga di daerah.

Menurutnya, persoalan di lapangan tidak semestinya hanya dikaitkan dengan hambatan lokal seperti pemalangan lahan. Ia menilai koordinasi antara balai dan pemerintah kabupaten perlu diperkuat agar persoalan tersebut dapat dicari solusinya bersama.

“Kalau Balai mau duduk bersama dan berkoordinasi, kita bisa menyelesaikan hambatan tersebut bersama-sama karena infrastruktur ini adalah kebutuhan dasar warga kami,” tegasnya.

Mote juga menyampaikan kondisi fiskal Kabupaten Waropen yang mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi. Jika sebelumnya APBD Waropen berada di atas Rp1 triliun, kemudian turun menjadi sekitar Rp800 miliar dan kini berada di kisaran Rp755 miliar.

Menurutnya, besaran APBD tersebut lebih banyak terserap untuk kebutuhan operasional pemerintahan sehingga ruang fiskal untuk pembangunan fisik menjadi terbatas.

Di sisi lain, Waropen memiliki tujuh Satuan Pemukiman (SP) transmigrasi yang dihuni masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

Ia mengatakan, masyarakat di kawasan transmigrasi juga membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah, layanan kesehatan dan infrastruktur.

Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran tambahan bagi Waropen, termasuk melalui kebijakan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Warga transmigran yang dipindahkan negara juga membutuhkan bantuan rumah, kesehatan dan infrastruktur. Oleh karena itu, kami memohon perhatian pemerintah pusat agar memberikan dukungan alokasi anggaran khusus untuk membantu seluruh lapisan masyarakat di Waropen,” pungkasnya.