Menko AHY Dorong Percepatan Infrastruktur Dasar di Papua: Air Bersih, Sanitasi, Perumahan dan Pendidikan
Jayapura,- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan Papua harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pembangunan konektivitas jalan, tetapi juga dengan memperkuat infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat meninjau pembangunan Jalan Skory–Puay di Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Kamis, 17 September 2026, sesaat setelah tiba di Papua.
Selain itu, Menko AHY juga mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan manfaat pembangunan ekonomi dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Papua.
“Pembangunan terutama ekonomi itu adalah milik semua, bukan hanya milik masyarakat Jawa misalnya, ini milik masyarakat Papua. Apalagi kita berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan,” kata Menko AHY.
Dalam kunjungannya, Menko AHY menerima sejumlah aspirasi masyarakat, mulai dari kebutuhan akses jalan, air bersih, perumahan, sanitasi hingga pendidikan.
Menurut Menko AHY, air bersih merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, peternakan maupun pertanian.
“Air bersih ini sumber hidup. Tanpa air bersih kita semua sulit untuk hidup, tidak sehat hidupnya, belum lagi bicara untuk ternak kita, untuk tanaman kita. Jadi air bersih ini vital,” ujarnya.
Dengan demikian, Menko AHY meminta jajaran Kemenko Infrastruktur untuk mengawal program yang dapat meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Selain air bersih, Menko AHY juga menyoroti kondisi perumahan dan sanitasi masyarakat. Ia meminta kebutuhan terkait rumah layak huni, MCK, dan jamban turut menjadi perhatian pemerintah.
“Sanitasi juga menentukan kesehatan. Permasalahan stunting itu bukan hanya karena kurang gisi melainkan juga karena kondisi rumah, kondisi sanitasi yang tidak memadai, tidak sehat,” katanya.
Sementara di sektor pendidikan, Menko AHY menegaskan pembangunan manusia harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, setiap anak harus mendapatkan kesempatan untuk tumbuh sehat sekaligus memperoleh pendidikan yang baik.
“Kemiskinan itu diputus oleh pendidikan,” tegas AHY.
Pada kesempatan itu, AHY meminta pemerintah terus mendorong pembangunan dan revitalisasi sekolah, termasuk melalui program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program pemerintah pusat.
Dalam kunjungannya itu, Menko AHY juga menyampaikan Program IJD terus dilaksanakan di berbagai wilayah Papua. Untuk enam provinsi di Tanah Papua, tercatat terdapat 32 kegiatan pada 2025 dan 42 kegiatan pada 2026. Sementara di Provinsi Papua terdapat empat kegiatan pada 2025 dan 10 kegiatan pada 2026, termasuk kegiatan multiyears.
Secara nasional, program IJD 2025–2026 mencakup 427 sasaran dengan total anggaran sekitar Rp8,68 triliun.
“Indonesia ini luas dan semua harus mendapatkan perhatian, tapi percayalah bahwa Papua juga selalu mendapatkan perhatian khusus dan dukungan dari pemerintah pusat,” tandas Menko AHY.
Menko AHY pun menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kunjungan tersebut akan dicatat dan dibawa untuk ditindaklanjuti bersama kementerian/lembaga terkait.
“Semua saya catat, tidak hanya saya sampaikan ke Jakarta nanti dan mudah-mudahan bisa kita kawal pelaksanaannya,” tuturnya
Pada peninjauan Jalan Skory–Puay di Distrik Kemtuk tersebut, turut hadir Gubernur Jayapura, Mathius Derek Fakhiri; Ketua DPRD Provinsi Papua, Deny Heny Bonak; Bupati Jayapura, Yunus Wonda; Kajati Papua, Jefferdian; Dankoderal X Jayapura, Mayjend TNI (Mar) Sugianto; Danlanud SPR, Marsma Mokh Mukson; Kepala BBJN Papua-Papua Pegunungan, Denny Firmansyah; Kepala Kampung Skory diwakili Badan Musyawarah Kampung, Julianus Way Nyambe dan Kepala Suku kampung AIMBE, Adam Uime.
Menko AHY didampingi Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. (Tiara).