AHY Ungkap Tantangan Besar Pembangunan Papua, Konektivitas Jadi Sorotan
JAYAPURA,- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membuka rapat koordinasi (rakor) percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas bersama para kepala daerah se-Tanah Papua di Kota Jayapura pada Jumat 18 September 2026.
Dalam paparan di hadapan Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Papua Raya, serta perwakilan kementerian/lembaga, AHY menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
AHY mengatakan, Papua merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis bagi Indonesia, baik dari sisi geografis, geopolitik, ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Karena itu, pembangunan Papua tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dirancang dalam satu kesatuan yang terintegrasi.
”Kita harus mendesain Papua dalam satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah satu dengan yang lainnya, termasuk tidak terpisah antara komitmen pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota,” ujar AHY.
Menurutnya, setelah pemekaran, Papua kini terdiri atas enam provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, dengan 42 kabupaten dan kota.
AHY menilai pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah di Papua. Ketimpangan yang masih terjadi, kata dia, dapat menjadi tantangan terhadap stabilitas sosial, politik dan keamanan.
Dalam paparannya, AHY menyebut tingkat kemiskinan di sejumlah provinsi di Papua masih berada jauh di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS yang disampaikannya, angka kemiskinan nasional sebesar 9,03 persen, sementara Papua 18,39 persen, Papua Barat Daya 16,49 persen, Papua Selatan 18,54 persen, Papua Tengah 29,81 persen dan Papua Pegunungan 32,82 persen.
”Kalau kita tidak tergerak melihat statistik atau data semacam ini, tentu semakin panjang permasalahan yang harus dihadapi oleh masyarakat kita. Banyak di antaranya terkait dengan infrastruktur,” katanya.
AHY juga menyoroti persoalan konektivitas sebagai salah satu tantangan utama pembangunan Papua. Kondisi geografis yang ekstrem menyebabkan sebagian wilayah, khususnya distrik di kawasan pegunungan, masih sulit dijangkau melalui jalur darat.
Untuk mempercepat konektivitas, pemerintah terus melanjutkan pembangunan jaringan Trans Papua, antara lain ruas Jayapura-Wamena sepanjang 572 kilometer, Wamena-Muting melalui Oksibil 1.092 kilometer, Enarotali-Sugapa 153 kilometer, serta Wanam-Muting sepanjang 118 kilometer.
” saat ini baru sekitar 66 persen jalur Trans Papua yang sudah teraspal. Sekitar 34 persen sisanya terus dikerjakan dengan memperhatikan kapasitas fiskal APBN, faktor geografis dan kondisi keamanan,” jelas AHY.
Selain konektivitas, kata AHY pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, air bersih, sanitasi, MCK dan penyediaan perumahan yang sehat.
AHY mengatakan, pemerintah juga mendorong program Sekolah Rakyat yang terintegrasi dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Program tersebut diarahkan untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu sekaligus memutus rantai kemiskinan.
Sementara dari sisi ekonomi, Papua dinilai memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari emas, tembaga, gas hingga kekayaan laut. Pengembangan sentra pangan strategis nasional di Papua Selatan juga diharapkan dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi Papua dan kawasan Indonesia Timur.
Namun, AHY mengingatkan agar pengelolaan sumber daya alam diikuti dengan hilirisasi sehingga memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
Di sisi lain, AHY menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang dalam menghadapi tantangan keamanan dan sosial di kawasan pegunungan Papua. Menurutnya, pembangunan ekonomi dan pendekatan kepada masyarakat perlu berjalan beriringan.
”Langkah ke depan, mari kita bersama membangun Papua dengan menguatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota,” pungkas AHY.
