Pasific Pos.com
Sosial & Politik

BMD : Fraksi Demokrat Setuju Jika Anggaran Anggota DPRP Dipangkas

Anggaran Anggota DPRP Dipangkas
Boy Markus Dawir
Asalkan Anggaran Pimpinan Lebih Besar Dipangkas

 

Jayapura, – Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, setuju jika anggaran pimpinan dan anggota DPR Papua dipangkas untuk membantu penanggulangan virus corona atau Covid-19 di Tanah Papua.

Bahkan kata Sekretaris Fraksi Demokrat DPR Papua, Boy Markus Dawir, SP, tidak masalah apabila semua dana kegiatan anggota DPR Papua dipangkas untuk membantu menanggulangi virus corona di Papua. Tapi kalau bisa anggaran kegiatan Pimpinan yang paling besar dipangkas

“Memang total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 170 miliar, tapi itu kan diambil dari DPR Papua senilai Rp 70 miliar dan Pemerintah Provinsi Papua Rp 100 miliar. Jadi Rp 70 miliar itu dipotong dari uang perjalanan dinas, hearing pimpinan dan anggota DPRP. Serta anggaran untuk kegiatan panitia kerja (Panja) maupun hearing komisi juga panitia khusus (Pansus). Jadi jangan hanya Rp 25 miliar yang dipotong. Rp 70 miliar pun tidak masalah. Intinya Fraksi Demokrat setuju,” tegas BMD ketika dihubungi Pasific Pos lewat via telepon, Jumat (20/3/20), petang.

Yang penting lanjut BMD, uang pimpinan dan anggota harus dipangkas. Dan kalau bisa pimpinan yang dipotong lebih banyak, karena empat pimpinan itu anggarannya lebih besar.

“Pada prinsipnya Fraksi Demokrat DPR Papua mendukung langkah Pemerintah Provinsi Papua dalam mencegah masuknya virus corona atau covid-19 ke Tanah Papua,” tekannya.

BMD kembali menegaskan, apapun langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua, dalam menanggulangi virus corona, pihaknya dalam hal ini Fraksi Demokrat mendukung penuh.

Sebelumnya, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE mengatakan bahwa dari hasil rapat Banggar pimpinan dan anggota DPR Papua bersama Tim Pemantau Anggaran Daerah (TPAD) Provinsi Papua telah sepakat akan menggelontorkan dana sebesar Rp.170 milyar untuk membantu pencegahan dan penanganan virus Corona atau Covid-19 di Papua

“Memang saat ini dana yang kita punya hanya Rp.25 milyar, sedangkan kebutuhan kita lebih besar, ada sekitar Rp.170 milyar lebih, sehingga masih selisih banyak. Tapi kita akan mengambil langkah dengan menggeser anggaran yang sudah kita tetapkan di perubahan nanti,” ungkap Jhony Banua.

Artikel Terkait

Bapemperda Tidak Punya Kewenangan Menolak Pembentukan Raperdasi

Tiara

4 Pasien Positif Covid di Keerom Sembuh

Bams

Dua Petugas Kesehatan di Kota Jayapura Terpapar Covid-19

Bams

Bertambah Lagi, Kasus Positif Corona di Papua Jadi 619 Orang

Bams

Angka Positif di Papua Jadi 568 Kasus, 18 Orang Sembuh

Bams

Kasus Covid-19 Meningkat, Pasien sembuh Bertambah 18 menjadi 134 orang

Bams

Dalam Waktu Dekat Rapedasi Bencana Non-Alam Dibahas

Tiara

Raperdasus Penanganan Bencana Non Alam Digodok Pemprov dan DPR Papua

Bams

DPR Papua Minta Pemprov Aktifkan Kembali BUMD dan BLK

Tiara