Pasific Pos.com
Sosial & Politik

BMD : Fraksi Demokrat Setuju Jika Anggaran Anggota DPRP Dipangkas

Anggaran Anggota DPRP Dipangkas
Boy Markus Dawir
Asalkan Anggaran Pimpinan Lebih Besar Dipangkas

 

Jayapura, – Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, setuju jika anggaran pimpinan dan anggota DPR Papua dipangkas untuk membantu penanggulangan virus corona atau Covid-19 di Tanah Papua.

Bahkan kata Sekretaris Fraksi Demokrat DPR Papua, Boy Markus Dawir, SP, tidak masalah apabila semua dana kegiatan anggota DPR Papua dipangkas untuk membantu menanggulangi virus corona di Papua. Tapi kalau bisa anggaran kegiatan Pimpinan yang paling besar dipangkas

“Memang total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 170 miliar, tapi itu kan diambil dari DPR Papua senilai Rp 70 miliar dan Pemerintah Provinsi Papua Rp 100 miliar. Jadi Rp 70 miliar itu dipotong dari uang perjalanan dinas, hearing pimpinan dan anggota DPRP. Serta anggaran untuk kegiatan panitia kerja (Panja) maupun hearing komisi juga panitia khusus (Pansus). Jadi jangan hanya Rp 25 miliar yang dipotong. Rp 70 miliar pun tidak masalah. Intinya Fraksi Demokrat setuju,” tegas BMD ketika dihubungi Pasific Pos lewat via telepon, Jumat (20/3/20), petang.

Yang penting lanjut BMD, uang pimpinan dan anggota harus dipangkas. Dan kalau bisa pimpinan yang dipotong lebih banyak, karena empat pimpinan itu anggarannya lebih besar.

“Pada prinsipnya Fraksi Demokrat DPR Papua mendukung langkah Pemerintah Provinsi Papua dalam mencegah masuknya virus corona atau covid-19 ke Tanah Papua,” tekannya.

BMD kembali menegaskan, apapun langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Papua, dalam menanggulangi virus corona, pihaknya dalam hal ini Fraksi Demokrat mendukung penuh.

Sebelumnya, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE mengatakan bahwa dari hasil rapat Banggar pimpinan dan anggota DPR Papua bersama Tim Pemantau Anggaran Daerah (TPAD) Provinsi Papua telah sepakat akan menggelontorkan dana sebesar Rp.170 milyar untuk membantu pencegahan dan penanganan virus Corona atau Covid-19 di Papua

“Memang saat ini dana yang kita punya hanya Rp.25 milyar, sedangkan kebutuhan kita lebih besar, ada sekitar Rp.170 milyar lebih, sehingga masih selisih banyak. Tapi kita akan mengambil langkah dengan menggeser anggaran yang sudah kita tetapkan di perubahan nanti,” ungkap Jhony Banua.

Artikel Terkait

Lewat Moment Safari Ramadhan, Sekretariat DPR Papua Berbagi Kasih di Dua Pondok Pesantren

Jems

Sekretaris Fraksi PAN DPRP Minta Pj Gubernur Segera Lantik Pejabat Eselon Pemprov Papua

Jems

DPRP Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala OPD

Bams

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Peran Perempuan Dalam Lestarikan Eksistensi budaya dan kehidupan Masyarakat Asli Papua Dinilai Sangat Relevan

Bams

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Bams

Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemprov Papua Antisipasi Virus PMK

Bams

Yunus Wonda: Pro Kontra Tentang Pemekaran Adalah Hal Biasa

Bams

Legislator asal Papua Himbau Masyarakat Sambut DOB

Bams