AHY: Keamanan Jadi Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Papua

Jayapura,- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut aspek keamanan menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.

Hal itu disampaikan AHY dalam keterangan pers usai rapat koordinasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas bersama para kepala daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Tanah Papua, Jumat (18/9/2026).

Menurut AHY, pembangunan infrastruktur di Papua menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari kondisi geografis, keterbatasan akses transportasi, tata ruang dan status lahan, hingga persoalan keamanan.

“Kita ingin Papua yang semakin damai, aman dari segala bentuk kejahatan, dari segala bentuk kriminalitas. Memang kita ikuti juga dalam pemberitaan beberapa waktu terakhir ini ada sejumlah insiden, termasuk kejahatan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di wilayah Papua Pegunungan,” kata AHY.

Ia menegaskan, pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban menjadi hal penting agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Rasa aman, kata dia, merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat maupun para pihak yang terlibat dalam pembangunan.

AHY juga menyoroti pentingnya jaminan keamanan bagi para pekerja yang bertugas membangun infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan di wilayah Papua.

“Sinergi dan kolaborasi antarsemua kementerian dan lembaga, termasuk TNI-Polri yang bertugas untuk menjaga keamanan, bagaimana ini bisa memberikan jaminan termasuk bagi para pekerja yang akan membangun infrastruktur,” ujarnya.

Menurut AHY, keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.

Ia mengatakan, para kepala daerah dalam rapat koordinasi tersebut menyatakan kesiapan untuk ikut memastikan keamanan sehingga para pekerja dapat menjalankan tugas pembangunan tanpa rasa khawatir.

“Tadi para kepala daerah dengan serius mengatakan, kami akan siap untuk memastikan keamanan hadir sehingga para pekerja tidak terlalu khawatir untuk menjalankan tugasnya membangun jalan, jembatan, rumah, dan lain sebagainya,” jelas AHY.

Di sisi lain, AHY melihat pembangunan dan keamanan memiliki keterkaitan yang erat. Menurutnya, pembangunan yang berjalan lancar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada akhirnya membantu menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif.

“Kalau pembangunannya lancar, ekonominya semakin baik, berarti masyarakat makin sejahtera, mudah-mudahan isu keamanan juga semakin bisa diredam,” katanya.

AHY kjuga menyebut bahwa pembangunan Papua juga menghadapi tantangan geografis. Sejumlah wilayah, terutama Papua Pegunungan, masih sulit dijangkau melalui akses darat.

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan konektivitas melalui pembangunan jalan, termasuk upaya menghubungkan jaringan Trans-Papua. Konektivitas juga perlu diperkuat melalui transportasi laut dan udara, termasuk pelabuhan serta penerbangan perintis untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

AHY juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, perumahan layak, sanitasi, drainase dan listrik. Di sektor sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan melalui program seperti Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, puskesmas dan rumah sakit.

Terkait tata ruang, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, termasuk yang berkaitan dengan tanah adat. Menurut AHY, persoalan status lahan yang belum jelas dapat menghambat pembangunan.

“Isunya kompleks. Kami sepakat bahwa pembangunan di Papua harus terus kita kejar, kita ingin mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah atau provinsi lainnya di Indonesia,” ujarnya.

AHY menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sebagai satu tim untuk mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan di Tanah Papua.

“Kita tidak sedang berhadapan, tidak sedang mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki, kita cari solusi secepat mungkin untuk masyarakat Papua,” pungkasnya.

 

Related posts

Kelas Kecerdasan Artifisial Bantu Guru Hadapi Tantangan Pendidikan di Era Digital

Fani

KPU Mimika Pastikan Seluruh Dalil Pemohon Terjawab di Sidang Pembuktian MK

Fani

Ada Ancaman Bom, Pesawat Angkut Ratusan Jemaah Haji Mendarat Darurat

Fani

Jelang Nataru, Polresta Jayapura Sediakan Tujuh Pos Pengamanan

Fani

Sah! RSUP Jayapura resmi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

Bams

Musrenbang RKPD dan Otsus Papua Hasilkan 50 Usulan Program Prioritas

Bams

Leave a Comment