Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Yan Wenda Kritik Kebijakan Bupati Tolikara, Dinilai Tidak Adil

Ketua Komisi B DPR Kabupaten Tolikara,, Yan Wenda SSos. (Foto Tiara).

Jayapura : Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tolikara, Yan Wenda, SSos mengkritik kebijakan Bupati Tolikara, Usman G. Wanimbo yang dinilai tidak adil dalam berbagai bantuan untuk masyarakat di sejumlah distrik yang ada di Kabupaten Tolikara.

Yan Wenda mengatakan, terkait berita Bupati Tolikara setelah 17 Agustus dan mencanangkan beberapa program. Pertama Josua atau Jaminan Hari Tua usia lanjut dia membagikan 2.000 buku rekening.

Namun terkait ini, dirinya sebagai Ketua Fraksi Demokrat Tolikara maupun sebagai Ketua Komisi B DPR Kabupaten Tolikara membidangi Keauangan, merasa tidak pernah membahas dalam APBD menyangkut program Josua ini.

“Anggarannya dari mana karena itu harus diketahui DPRD sebagai fungsi pengawasan dan penganggaran. Kami sendiri tidak pernah membahas anggaran Josua ini. Berapa perorang, berapa yang akan menerima, berapa jumlahnya dan apakah perbulan atau pertriwulan dan jumlah 2.000 orang yang disebut kami tidak pernah tahu nama-nama itu,” ungkap Yan Wenda kepada Pasific Pos lewat via telepon, Kamis 18 Agustus 2022.

Menurut Politisi Partai Demokrat itu, sangat disayangkan sekali karena saat sidang kemarin yang dibahas hanya dana hibah dan bansos tapi anggaran Josua tidak ada. DPRD tidak tahu, dan ini mesti jelas dan transpransi.

“Saya akan sampaikan hal ini kepada Ketua. Baik Ketua I dan Ketua II DPRK Tolikara dan para anggota DPRK Tolikara akan mengundang keuangan untuk menjelaskan ini,” tandas Yan Wenda.

Selain itu, Yan Wenda juga mengkritik pembagian mobil dinas angkutan untuk mama-mama membawa jualannya. Pasalnya, mobil yang dibagi itu di empat wilayah pembangunan. Yakni Karubaga, Kembu, Bokondini, dan Kanggime.

Artinya ungkapnya, Bupati Usman ini menganggarkan atau menghibahkan mobil itu hanya tiga mobil, satu wilayah IV, satu wilayah III dan satu di wilayah I. Tapi satu yang tidak dianggarkan ini kampung kelahiran Gubernur Papua, Lukas Enembe.

“Padahal dia (Bupati Usman) lahir di Distrik Kembu atau wilayah pembangunan II tapi malah tidak dapat bantuan mobil. Ini disayangkan, diskriminasi atau ada kepentingan apa? Diakhir jabatan seharusnya disiapkan juga empat mobil untuk empat wilayah pembangunan. Itu baru adil. Dan seharusnya diakhir jabatan meninggalkan kesan yang baik, bukan tebang pilih seperti itu,” ketusnya. (Tiara)