Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Sinut Busup : Biaya Pemulangan Masyarakat, Tak Bisa Sepenuhnya Dibebankan ke Pempov

Pemulangan Masyarakat saireri
Sinut Busup

Jayapura, – Terkait dengan adanya desakan dari berbagai pihak yang ingin agar Pemerintah Provinsi Papua memfasilitasi kepulangan warga yang terkena dampak pembatasan penerbangan dan pelayaran penumpang di Kota Jayapura, mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Papua, Sinut Busup.

Bahkan kata Sinut Busup, biaya pemulangan masyarakat yang terjebak pembatasan penerbangan dan pelayaran penumpang tidak bisa sepenuhnya dibebankan ke Pemerintah Provinsi Papua.

Sinut Busup yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV DPR Papua ini mengatakan, alangkah baiknya beban biaya pemulangan warga yang terjebak pembatasan penerbangan dan pelayaran penumpang, selain menjadi tanggungjawab pemprov, tapi juga tanggungjawab pemkab/pemkot dan warga sendiri.

“Contoh, warga mau pulang ke Yahukimo harga tiket pesawat Rp 950.000, berarti pemprov tanggung Rp 300.000 pemkab Rp 250.000 dan sisanya warga. Inikan lebih ringan,” kata Sinut Busup kepada Wartawan saat mengikuti pertemuan Banggar DPR Papua, di Aston Hotel Jayapura, baru-baru ini.

Untuk itu, Sinut Busup menyarankan, Pemerintah Provinsi Papua segera mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) mengenai pembiayaan subsidi pemulangan warga ke daerah asalnya.

“Tapi ini khusus untuk warga yang terjebak di areal Papua saja. Sedangkan untuk yang di luar tidak. Karena biayanya cukup besar,” jelasnya.

Menurut legislator Papua itu, siapapun bisa menerima subsidi ongkos tiket untuk pulang ke daerahnya. Yang penting warga tersebut merupakan warga kabupaten di Tanah Papua.

“Jadi tidak hanya untuk orang asli Papua (OAP) saja. Warga pendatang juga boleh. Yang penting memang betul-betul mereka ini yang terjebak lockdown,” tandasnya.

Untuk itu, dirinya berharap, agar dalam pemulangan warga yang terjebak pembatasan penerbangan dan pelayaran penumpang ini, bisa menggunakan pesawat Hercules milik TNI-AU.

“Jadi pemprov dan pemkab/pemkot mungkin bisa segera lakukan rapat koordinasi terkait dengan hal ini,” imbuhnya.

Artikel Terkait

Bupati se Papua Diminta Terbitkan Perbup Disiplin Protokol Kesehatan

Bams

Pegawai Terpapar Corona, Kantor Bappeda Papua Ditutup

Bams

Kemenkes Turunkan Tim, Pantau penanganan Corona di Papua

Bams

PMI Papua Terus Berupaya Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Bams

Polres Waropen Akan Lebih Pertekat Protkes

Afrans

Tindak Lanjuti Inpres No.6, Pemda Waropen Gelar Rapat Internal

Afrans

Alami Defisit, Proyek Besar di Papua Ditunda

Bams

Pemuda Papua Jadi Agen Perubahan Covid-19

Bams

Kantor Pemerintahan di Papua Harus Bebas Dari Covid-19

Bams