Waropen –Keputusan Hasil Voting DPRD Kabupaten Waropen dalam menolak Rapat Pembahasan Materi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 di lanjutkan.
Atas penolakan tersebut, legislatif tidak melanjutkan pembahasan pada tahap sinkronisasi KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2023 bersama Eksekutif.
Hal tersebut diungkapkan Nikson Yenusi selaku anggota Dewan di Kantor DPRD Waropen, Kamis (5/10/2023). Dirinya menyebutkan bahwa sangat menyayangkan hal itu terjadi karena hasil tersebut menurutnya tidak berpihak kepada rakyat, walaupun keputusan itu berdasarkan voting forum anggota DPRD lebih banyak. Ujarnya.
Menurutnya dengan keputusan itu, tidak berpihak kepada rakyat, sehingga dapat terjadi pembungkaman demokrasi yang didalamnya bisa terjadi penyimpangan anggaran, yang mengakibatkan terjadi kejahatan yang ingin menggunakan dan merampas hak rakyat diatas tanah ini.
“Saya bicara dengan lantang dikantor DPRD yang terhormat, bahwa ketika proses itu berjalan namun terjadi voting dan itulah mekanisme yang kami terima, hanya sedikit anggota yang menerima untuk melanjutkan pembahasa KUA-PPAS Perubahan TA 2023, sedangkan lainnya menolak.”
Dijelaskan, Fraksi yang menolak untuk dalam pembahasan KUA -PPAS Perubahan dilanjutkan adalah Fraksi amanat bersama 11 Anggota namun satu anggota dari partai PBB menerima, Fraksi Waropen Bersatu 6 Anggota Satu anggota dari Partai Hanura Menerima, dan Fraksi Golongan karya 3 anggota seluruhnya menerimah untuk pembahasa dilanjutkan.
Kesempatan itu Nikson menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat waropen, bahwa tidak bisa lakukan apa-apa karena terbatas dan kala voting.
Menurut Nikson, terjadi ketidakadilan diatas negeri ini, dan rakyat akan tidak mendapat perhatian, dan tidak akan diberi kesempatan untuk menikmati keadilan itu.
Selaku anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang Fraksi amanat bersama sangat ingin pembahasan ini dilanjutkan, agar peruntukan dari APBD Perubahan TA 2023 ini ada keberpihakan kepada Rakyat.
“Kami tidak bisa melakukan lebih karena tata tertib Dewan mengatur hal tersebut” Tutup Nikson Yenusi. (YR)
