Pasific Pos.com
Headline

Meski Mendagri Tak Setuju, Pembatasan Sosial di Papua Tetap Dilakukan

Mendagri Tak Setuju Pembatasan Sosial di Papua Tetap Dilakukan
Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda SH MH.

Jayapura, – Terkait pernyataan tegas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang mengatakan tak menyetujui langkah Pemerintah Provinsi Papua menutup akses laut dan udara dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19, yang saat ini menjadi momok bagi rakyat Indonesia khususnya di Tanah Ppua lantaran penyebarannya makin dasyat sebab hampir setiap hari memakan korban.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPR Papu, Yunus Wonda, SH MH angkat bicara. Bahkan dirinya menegaskan,
meski Menteri Dalam Negeri atau Mendagri protes terhadap pembatasan sosial selama 14 hari di Papua dengan menutup bandara dan pelabuhan, namun keputusan itu tetap jalan.

Pasalnya, kata Yunus Wonda, kondisi Covid-19 yang merebak di Indonesia telah menyentuh angka 800-an penderita positif. Khususnya di Papua yang kini sudah positif tujuh orang, sehingga DPR Papua sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Papua yang disetujui kesepakatan oleh Pangdam, Kapolda, kejaksaan, dan para bupati se-Papua, serta walikota yang memutuskan untuk dibatasi selama 14 Hari.

“Ini langkah yang sangat positif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten kota, dan kami DPRP mendukung itu, ” tegas Yunus Wonda saat dihubungi Pasific Pos lewat via selulernya, Jumat (27/3).

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, memgapa hal itu harus dilakukan? karena kondisi kami di Papua dalam berbagai persiapan dan kesiapan sangat minim.

“Tidak usah di kabupaten kota, Provinsi saja mengalami kesulitan sudah tentu ketika wabah ini merajalela, orang-orang di Papua benar-benar akan mengalami dampak yang besar,” jelasnya.

Apalagi lanjutnya, ini juga dikarenakan Papua belum siap secara keseluruhan. Seperti peralatan-peralatan pendukung itu juga sangat minim dan langkah yang dilakukan Gubernur bersama Bupati di Papua dan Forkopimda itu merupakan langkah yang bijak.

Artikel Terkait

Bupati se Papua Diminta Terbitkan Perbup Disiplin Protokol Kesehatan

Bams

Pegawai Terpapar Corona, Kantor Bappeda Papua Ditutup

Bams

Kemenkes Turunkan Tim, Pantau penanganan Corona di Papua

Bams

PMI Papua Terus Berupaya Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Bams

Polres Waropen Akan Lebih Pertekat Protkes

Afrans

Tindak Lanjuti Inpres No.6, Pemda Waropen Gelar Rapat Internal

Afrans

Alami Defisit, Proyek Besar di Papua Ditunda

Bams

Pemuda Papua Jadi Agen Perubahan Covid-19

Bams

Kantor Pemerintahan di Papua Harus Bebas Dari Covid-19

Bams