Kunker Ke Pelabuhan, Komisi 2 DPR Papsel Lakukan Pengawasan Operasional Dan Tata Kelola Logistik
MERAUKE,-Ketua Komisi 2 DPR Papua Selatan, Yulians Charles Gomar, SH, MH mengemukakan bahwa Komisi 2 melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Merauke pada 12 Februari lalu dalam rangka pengawasan operasional dan tata kelola logistik daerah serta mengevaluasi produktivitas bongkar muat, keterbatasan lahan serta dampaknya terhadap biaya logistik dan stabilitas harga di Papua Selatan.
Keluhan masyarakat terkait dengan mahalnya biaya hidup menjadi fokus perhatian khususnya harga kebutuhan pokok.
Ternyata permasalahan utama terletak di kawasan pelabuhan itu sendiri. Pelabuhan yang dipahami banyak orang sebagai gerbang keluar masuknya barang ternyata di balik itu ada sebuah krisis logistik yang menjadi penyebab harga kebutuhan pokok di Papua Selatan menjadi mahal.
Normalnya satu crane bisa bongkar 18 kontainer dalam 1 jam namun di Merauke angkanya anjlok drastis hanya 7 kontainer. Ini bukan lagi lambat tapi sudah macet total. Pekerjaan yang seharusnya selesai dalam 2 hari akhirnya molor hingga 1 minggu. Ditambah lagi lahan yang tidak cukup luas sehingga kontainer harus berdempetan.
Di satu sisi, ada lahan seluas 2 hektar yang seharusnya dapat digunakan sehingga area yang sempit menjadi lebih luas. Masalah lain yaitu logistik yang timpang karena hampir seluruh kontainer kembali kosong. Cuma 3 persen yang terisi komoditas. Sedangkan program tol laut yang digaungkan pemerintah malah menjadi perdebatan panas di lapangan.
Padahal tujuannya untuk menekan harga di daerah-daerah terpencil dengan cara mensubsidi ongkos kirim dan memprioritaskan kapal-kapal tertentu untuk sandar duluan. Akan tetapi program tol laut yang mendapat prioritas jalur cepat itu ternyata cuma membawa sekitar 900 kontainer barang strategis.
Sedangkan kapal komersial biasa justru mampu membawa 6 kali lipat namun masih harus menunggu. “Ini menimbulkan pertanyaan, apakah adil jika operator yang membawa lebih banyak untuk masyarakat malah tidak diprioritaskan? Komisi 2 punya solusi untuk mengatasi masalah ini, yaitu pembebasan lahan 2 hektar tersebut, bangun depo dan evaluasi ulang program prioritas, ” tegas Charles. (iis)