Tarif Angkutan Udara Dorong Inflasi di Papua dan DOB
Jayapura – Rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2026 mencatat secara bulanan 2 provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua mengalami inflasi.
Dua provinsi yaitu Papua Tengah dan Papua Pegunungan dengan inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Papua Tengah sebesar 0,52 persen (mtm) diikuti oleh Provinsi Papua Pegunungan sebesar 0,48 persen (mtm).
Berdasarkan komoditas penyumbang tertinggi, inflasi di Provinsi Papua Tengah didorong oleh peningkatan harga pada komoditas angkutan udara, beras, dan tahu mentah dengan andil masingmasing sebesar 0,10% (mtm), 0,09% (mtm), dan 0,08% (mtm).
Di sisi lain, laju inflasi tertahan oleh penurunan harga pada komoditas cabai rawit, bawang merah, dan tomat dengan andil deflasi masing-masing sebesar -0,18% (mtm), -0,13% (mtm), dan -0,11% (mtm).
Sementara, komoditas penyumbang tertinggi di Papua Pegunungan didorong oleh peningkatan harga pada komoditas tomat, daging ayam ras, dan angkutan udara dengan andil masing-masing sebesar 0,41 persen (mtm), 0,11 persen (mtm), dan 0,10 persen (mtm).
Di sisi lain, laju inflasi tertahan oleh penurunan harga pada komoditas cabai rawit, telur ayam ras, dan talas atau keladi dengan andil deflasi masing-masing sebesar -0,72 persen (mtm), -0,03 persen (mtm), dan -0,02 persen (mtm).
Dua provinsi lainnya secara bulanan mengalami deflasi, yaitu Papua dan Papua Selatan dengan deflasi terdalam tercatat masing – masing senilai-0,68 persen (mtm) dan -0,50 persen (mtm).
Inflasi bulanan ini masih terjaga dalam sasaran target nasional dengan didukung pasokan pangan lokal yang memadai, terutama cabai rawit dan aneka sayur seperti kangkung, bayam dan sawi hijau seiring dengan cuaca yang lebih kondusif.
Di sisi lain, andil inflasi tertinggi disumbang oleh kelompok transportasi seiring penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi, khususnya avtur yang berdampak langsung pada lonjakan tarif angkutan udara di Papua dan 3 daerah otonomi baru atau DOB.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono mengatakan, upaya pengendalian inflasi selama Mei 2026 telah dilakukan.
“Melalui sinergi dan kolaborasi bersama mitra kerja strategis yang terus diperkuat di seluruh Provinsi Papua dan DOB,” jelasnya, Senin, 8 Juni 2026.
Upaya itu antara lain :
1. K1 (Keterjangkauan Harga) Untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan, telah terlaksana Gerakan Pangan Murah (GPM) secara berkala di Provinsi Papua dan 3 DOB bersinergi dengan pemda, bulog, serta mitra kerja terkait.
2. K2 (Ketersediaan Pasokan) Telah diberikan dukungan sarana dan prasarana produksi pertanian kepada kelompok tani di Papua Tengah dan Papua Selatan.
3. K3 (Kelancaran Distribusi) Telah diberikan dukungan sarana dan prasarana distribusi kepada kelompok tani di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan untuk mendukung kelancaran distribusi pangan.
4. K4 (Komunikasi Efektif) Telah dilaksanakan berbagai bentuk edukasi terkait upaya pengendalian inflasi baik melalui kanal media sosial, kegiatan Capacity Building TPID Wilayah Kerja KPw BI Provinsi Papua dengan agenda sharing session dari peraih TPID Awards 2025, yaitu Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya serta kunjungan ke klaster pertanian championship sebagai upaya menambah wawasan serta mengidentifikasi hal-hal yang dapat direplikasi oleh petani di daerah masing-masing.