Konsultasi Publik Penyusunan RKPD 2027, Forum Penting Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah
MERAUKE– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 bertempat di Bell Hotel, Selasa (7/4). Adapun tema pembangunan Papua Selatan dalam RKPD tahun 2027 yakni “Percepatan dan Pemerataan Akses serta Kualitas Layanan Dasar, serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Masyarakat Adat.”
Gubernur Papua Selatan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno menyampaikan bahwa RKPD merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
Konsultasi ini penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal mendasar yang menjadi fokus dalam kegiatan ini yaitu penyelarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025, penetapan indikator utama pembangunan daerah dan sinkronisasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Proses sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi perencanaan pembangunan merupakan tantangan sekaligus kebutuhan penting dalam memastikan keterpaduan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Melalui forum ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan bersama terkait prioritas pembangunan daerah yang tepat sasaran, efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ditegaskan pentingnya koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten mengingat Papua Selatan sebagai provinsi baru, pastinya banyak tantangan dan peluang dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Forum ini harus dimanfaatkan secara maksimal dengan menyampaikan usulan, masukan serta kondisi faktual yang terjadi di masyarakat.
Setiap program dan kebijakan yang dirumuskan tak hanya menjadi dokumen tertulis, tetapi benar-benar dilaksanakan dan bermanfaat nyata. Aspirasi dan permasalahan yang disampaikan menjadi dasar kebijakan pembangunan yang solutif, terukur dan berkelanjutan.(Iis)