Jayapura – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyoroti lumpuhnya pelayanan publik di Kabupaten Yalimo selama dua bulan terakhir karena konflik Pilkada. Hal ini dinilai telah merugikan masyarakat karena kehilangan haknya mendapatkan pelayanan dasar.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey saat dihubungi dari Jayapura, Rabu (25/8/2021) mengatakan, kondisi yang terjadi di Yalimo sangat memprihatinkan. Masyarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, akses kebutuhan pokok dan pendidikan.
“Kondisi yang terjadi di Yalimo adalah pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya. Seharusnya masalah sengketa politik tidak boleh menghambat pelayanan publik untuk masyarakat, ” kata Frits.
Ia menuturkan, Komnas HAM akan menggelar pertemuan dengan Pemprov Papua untuk membahas solusi lumpuhnya pelayanan publik di Yalimo. Dalam pertemuan ini diharapkan untuk membentuk tim bersama yang meninjau kondisi warga di Yalimo.
Diketahui dalam dua bulan terakhir, situasi keamanan di Yalimo belum kondusif.
Kondisi ini bermula dengan
insiden pembakaran 34 bangunan kantor pemerintah serta 126 unit rumah dan kios warga di Distrik Elelim, ibu kota Yalimo pada tanggal 29 Juni 2021 lalu.
Massa juga membakar empat kendaraan roda empat dan 115 unit sepeda motor. Total kerugian akibat aksi pembakaran ratusan bangunan dan kendaraan bermotor di Elelim mencapai Rp 324 miliar.
Sekitar 400 orang melakukan aksi itu setelah Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan Erdi Dabi sebagai calon bupati Yalimo dan memutuskan pelaksanaan Pilkada ulang. Erdi dinilai masih berstatus mantan terpidana baru dapat mengajukan diri sebagai calon bupati lima tahun mendatang.
Sebanyak 1.025 warga telah mengungsi dari ke Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Warga mengungsi agar menghindari konflik susulan kembali terjadi di Elelim.
Dalam sebulan terakhir, terjadi aksi pembakaran 17 unit rumah milik warga. Aparat Polres Yalimo masih menyelidiki pelaku yang membakar belasan rumah ini.
“Kami berencana untuk bertemu dengan Gubernur Lukas Enembe dan jajarannya dalam waktu dekat. Diperlukan peranan Pemprov Papua karena masalah yang terjadi di Yalimo sudah berbulan-bulan, ” tutur Frits.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pemprov Papua Ridwan Rumasukun mengatakan, pihaknya sama sekali belum mendapatkan informasi kondisi Yalimo dari Pemda setempat hingga kini. Rencananya Gubernur Lukas Enembe akan melantik Penjabat Bupati Yalimo dalam waktu dekat.
“Dengan kehadiran penjabat bupati diharapkan segera mengatasi permasalahan di Yalimo. Selama ini kami hanya mendapatkan informasi tentang kondisi Yalimo dari media massa, ” ungkapnya.
Kepala Kepolisian Resor Yalimo Ajun Komisaris Besar Hesman S Napitupulu saat dihubungi mengatakan, situasi di Elelim, ibu kota Yalimo masih kondusif hingga Rabu ini.
Ia mengakui massa Erdi masih menutup seluruh akses jalan masuk ke Yalimo karena menolak menerima putusan MK mendiskualifikasikan Erdi dan menetapkan PSU di Yalimo.
“Belum ada kendaraan bermotor yang dapat memasuki Yalimo hingga kini. Kami masih berupaya secara persuasif agar akses jalan dari Wamena dan Jayapura ke Yalimo kembali normal, ” tambahnya.
