Jayapura, – Anggota Komisi V DPR Papua, yang membidangi Kesehatan, Namantus Gwijangge mengatakan, saat pihaknya turun melakukan reses baru-baru ini ke Kabupaten Jayapura dan Kabupeten Keerom menemukan banyak masalah di dua kabupeten tersebut. Terutama dalam konteks penanganan covid di Provinsi Papua
Pasalnya kata Namantus, keluhan yang kami dapat itu bukan dari masyarakat, melainkan dari para tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam mengurus pasien covid di Kabupaten Jayapura juga Keerom.
“Memang ada sebagian yang sudah dapat hak insentif, tetapi masih ada juga yang belum dibayar insetifnya,”bebernya.
Ditegaskannya, ini yang menjadi pertanyaan bagi kami. Selama ini dana covid itu dikemanakan, sampai-sampai insetif dari para tenaga medis kenapa belum dibayar.
Sementara disisi lain, lanjut Namantus, masyarakat juga mengeluh soal penyebaran dan penjualan minuman keras (Miras), yang hari ini sangat meresahkan masyarakat.
Menurut Politisi Partai Perindo ini, meskipun Miras ini termasuk pemasok PAD terbesar, namun dapat merusak masa depan orang banyak terutama generasi Papua.
Oleh karena itu legislator Papua ini minta pemerintah untuk mencabut ijin peredaran miras di Tanah Papua
“Ijin ini harus dicabut saja, karena tidak ada untungnya malah menghancurkan masa depan. Masih ada usaha lain yang bisa kita kelolah dengan baik yang juga bisa menunjang perekonomian, dari pada miras yang mengorbankan banyak nyawa,”tandas Namantus Gwijangge.
Ketika disingung soal pendidikan, Namantus mengatakan, pendidikan dalam konteks covid-19, ternyata banyak orang tua murid yang mengeluh tentang mekanisme tata cara pendidikan di era covid-19 ini.
“Jadi para orang tua murid meminta ada pemberlakuan khusus soal pendidikan di Papua dalam masa covid-19 ini,”jelasnya.
Menurut Namantus Gwijangge, penyakit pendemi Covid-19 ini tidak terlalu mengancam keberlangsungan hidup masyakat.
Apalagi tambahnya, jika dilihat persentasi penyembuhan saat ini jauh lebih besar dari angka kematian.
“Jadi kami sarankan dalam penanganan covid ini jangan terlalu berlebihan. Sebab masih banyak kebutuhan yang harus diutamakan. Lebih baik anggarannya digunakan untuk membangun kebutuhan yang lebih penting,”tekannya.
