Gubernur: Rapat Kerja Pendidikan Bukti Komitmen Sikapi Permasalahan Pendidikan Di Papua Selatan
MERAUKE,- Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengapresiasi rapat kerja pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan karena menjadi bukti komitmen bersama dalam menyikapi permasalahan pendidikan yang terjadi di Papua Selatan serta merumuskan langkah-langkah ke depan.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas langkah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan beserta jajaran Kepala Dinas Pendidikan di empat kabupaten sebagai wadah untuk menyatukan pandangan terhadap grand desain atau roadmap pendidikan yang sudah dilakukan oleh tim akademisi dari Universitas Cendrawasih.
“Grand design pendidikan terdiri dari beberapa hal, antara lain sarana dan prasarana pendidikan. Mudah-mudahan potret yang sudah direkam oleh para peneliti berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan yang kita miliki mulai dari tingkat dasar, menengah dan seterusnya memberikan gambaran yang real, kondisi faktual yang kita miliki dan tantangan yang dihadapi di lapangan, “terangnya saat membuka rapat kerja di Swiss-Belhotel, Rabu (12/11).
Gubernur menambahkan, SDM juga berperan penting, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan mulai tingkat dasar, menengah, kejuruan serta pendidikan tinggi di semua jenjang satuan pendidikan. Jumlah, kualitas, kompetensi dan kapasitasnya harus dipetakan semua.
Selanjutnya terkait kurikulum yang meliputi materi pembelajaran, media pembelajaran dan metode pembelajaran yang harus diupgrade dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan kondisi sosial budaya masyarakat.
Sementara itu Marthen Rummar selaku ketua panitia menyampaikan bahwa rapat kerja diikuti 111 peserta dan mengusung tema ” Melalui Rapat Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kita Wujudkan Pendidikan Papua Selatan yang Cerdas, Produktif dan Unggul Menuju Generasi Emas Tahun 2045″.
Rapat kerja berlangsung pada tanggal 12, 13 dan 14 November 2025. Peserta akan mendiskusikan tentang isi grand design pembangunan pendidikan untuk memastikan mana yang menjadi tugas Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta mana yang menjadi tugas pihak dinas di tingkat kabupaten/kota.
Selain itu juga membahas tentang program beasiswa dan mendata penerima dari orang asli Papua serta mendorong peraturan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2026 mendatang. (iis)