DPR Papua Tengah dan Polda Bersinergi Ungkap Kasus Kemanusiaan Dogiyai
NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) bergerak cepat menyikapi aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, pelajar Ipmado dan masyarakat terkait persoalan kemanusiaan di Kabupaten Dogiyai.
Sebagai langkah konkret, DPRPT langsung mengundang pihak Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah untuk memberikan penjelasan serta perkembangan terbaru mengenai proses hukum yang sedang berjalan. Pertemuan tersebut dilangsungkan dalam agenda rapat koordinasi di Gedung DPRPT pada Selasa (12/05/2026).
Wakil Ketua IV DPRPT, John Gobai, menyatakan bahwa dalam rapat koordinasi tersebut, pihak kepolisian bersikap sangat terbuka dan kooperatif tanpa upaya membela diri. Keterbukaan ini dianggap sebagai sinyal positif dalam mengungkap fakta di lapangan secara transparan.
Oleh karena itu, DPRPT mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bersabar sembari memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dalam menuntaskan kasus tersebut.
Lebih lanjut, John Gobai menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian untuk membongkar tuntas akar permasalahan. Ia mengajak seluruh elemen warga yang memiliki informasi atau menjadi saksi mata untuk tidak ragu memberikan kesaksian demi tegaknya keadilan. Menurutnya, keberhasilan pengungkapan kasus ini sangat bergantung pada dukungan data dan fakta yang valid guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara hukum.
DPRPT juga menegaskan, mereka tidak akan menutup diri terhadap kehadiran lembaga eksternal, seperti Komnas HAM, jika ingin melakukan investigasi independen di Dogiyai. Lembaga legislatif daerah ini menyatakan kesiapannya untuk melakukan backup dan berkolaborasi dengan pihak manapun agar penanganan masalah kemanusiaan ini menjadi lebih terbuka. Dukungan penuh pun diberikan kepada pihak kepolisian atas langkah-langkah prosedural yang telah diambil sejauh ini.
Sebagai penutup, DPRPT berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan proses hukum agar berjalan lancar tanpa intervensi yang merugikan. John Gobai menegaskan, mewujudkan keadilan melalui proses hukum yang transparan adalah tanggung jawab bersama.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat dan masyarakat, diharapkan kasus kemanusiaan di Dogiyai dapat segera tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. (amd)