Jayapura – Banyak Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terbengkalai, akhirnya DPR Papua membentuk Panitia Khusus atau Pansus untuk menata aset aset milik tersebut.
Pansus Aset DPR Papua terbentuk pada 30 Mei 2023, diketuai oleh H. Junaedi Rahim, Wakil Ketua Herlin Beatrix Monim. SE dan Sekreatris Paskalis Letsoin. Dan mulai bekerja dengan
melakukan rapat perdana guna membahas agenda yang akan dilakukan beberapa bulan kedepan.
Ketua DPR Papua, Jhonny Banua Rouw mengatakan jika pihaknya sudah membentuk Pansus Aset dan kini sudah ada mulai bekerja.
“Kami telah membentuk Pansus Aset dan besok sudah mulai bekerja. Dimana
Pansus ini akan melihat aset-aset yang akan dihibahkan ke provinsi pemekaran, dan mungkin ada aset yang akan diputihkan karena mengganggu neraca kita. Aset kita yang berpotensi, bagaimana dikelola secara baik untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Jhonny Banua Rouw, SE kepada sejumlah Wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa sore, 30 Mei 2023.
Selain itu lanjutnya, Pansus Aset ini juga akan melihat keberadaan aset atau venue eks PON XX. Sebab aset itu tidak hanya dihibahkan ke provinsi pemekaran, namun kepada pihak ketiga yakni TNI – Polri, Gereja dan lainnya. Itu yang akan dibicarakan bagaimana penggunaannya ke depan dan perawatannya.
“Itu yang menjadi hal penting, karena pembangunan venue PON itu untuk pembinaan prestasi ke depan agar memberikan prestasi olahraga. Apalagi kini DPR Papua sedang membahas Perda Papua menjadi provinsi olahraga, sehingga fungsi aset ini tidak boleh diubah karena untuk prestasi di tanah Papua,” jelasnya.
Menurutnya, meski telah ada pemekaran, namun Pansus Aset ini juga akan melihat aset milik Pemprov Papua yang ada di provinsi lain. Seperti hotel Asmat di Merauke, Hotel Marauw di Biak dan beberapa aset yang berpotensi mendatangkan PAD bagi Pemprov Papua, jika dikelola dengan baik.
“Dan, jangan sampai perda itu selesai, namun aset itu tidak bisa digunakan untuk pengembangan prestasi, karena sudah dihibahkan dan bisa saja berubah fungsi, sehingga ketika dihibahkan harus jelas,” tandas Jhony Banua Rouw atau JBR.
Kemudian kata Politisi Partai NasDem Papua ini, Pansus Aset DPR Papua juga akan membahas aset aset yang diputihkan, seperti kendaraan dinas. Karena jika dibiarkan akan menjadi beban dalam neraca Pemprov Papua, dikarenakan masih terus mengeluarkan pembiayaan untuk maintenance atau perawatan.
“Jadi, jika diputihkan atau dilelang, maka itu bisa menjadi tanggungjawab masing – masing. Sebab, masih banyak pejabat yang menggunakan kendaraan yang lebih dari standart, tapi operasionalnya masih dibayar oleh kantor. Untuk itu, kami akan telusuri semua dan akan fokus bagaimana pemanfaatannya, kalau itu mengganggu neraca, maka itu bisa diputihkan,” terangnya.
Jhony Banua pun mengungkapkan, jika Pansus Aset DPR Papua juga akan membahas sejumlah aset milik Pemprov Papua yang ada di luar Papua, seperti aset tanah di Tanah Abang dan Anjungan Papua di Taman Mini Indonesia (TMII). Akan tetapi Pansus Aset akan lebih fokus untuk pemanfaatannya.
Bahkan tidak hanya itu, Pansus Aset DPR Papua juga akan membahas beberapa aset pada sejumlah BUMD seperti Bank Papua, EMKL Verunapura, PD Irian Bhakti, PT. Irian Bhakti Mandiri holding company yang didalamnya terdapat Percetakan Rakyat Papua (PRP), pelayanan dan lainnya, termasuk PT Papua Disvestasi Mandiri.
“Jadi, aset kita yang juga bisa datangkan PAD seperti Bank Papua, PT Irian Bhakti Mandiri Holding Company, PT Papua Divestasi Mandiri, Ekpedisi (EMKL) dan PD Irian Bhakti Mandiri,”ungkapnya.
Oleh karena itu kata Jhonny Banua Rouw, mulai bsok pihaknya akan mengundang perusahaan-perusahaan daerah, atau BUMD untuk mendengar selama ini apa yang dikerjakan dan bagaiman pendapatan yang mereka dapat. Core bussinesnya apa? Jika core bussinesnya menguntungkan dan baik serta membutuhkan tambahan modal, maka akan ditambah modal. Akan tetapi apabila tidak berkembang, akan diminta dibenahi atau ditutup saja. Ini nanti akan dilihat perkembangannya.
“Jika membutuhkan tambahan modal, tentu kami akan mendukung tambahan. Tapi jika core bussinesnya hanya itu itu saja dan tidak berkembang serta terkesan hanya memberikan subsidi, maka kitavakan benahi atau kita tutup saja. Itu menjadi konsen kita saat ini. Karena kita lihat, meski kami punya EMKL tapi tidak tahu seperti apa,” cetusnya.
Untuk itu, Pansus Aset DPR Papua akan mengundang Dinas Pariwisata dan pengelola sejumlah hotel milik Pemprov Papua untuk mengetahui perkembangannya kedepan seperti apa.
“Seperti Hotel Marauw di Biak yang saat ini dikuasai oleh masyarakat. Sehingga jika diperlukan bisa diputihkan dan tidak mengganggu neraca Pemprov Papua. Termasuk aset aset Pemprov Papua yang ada di Papua Barat itu juga akan ditelusuri untuk diselesaikan,” bebernya
Namun kata Jhony Banua, untuk pengembangan bisnis bagi aset aset Pemprov Papua, itu juga akan didorong agar berkembang lebih bak dan menghasilkN PAD bagi Pemprov Papua. Seperti Irian Bhakti yang selama ini core bissnesnya distribusi beras, diharap Bis memberikN multiefek bagi masyarakat.
“Terkait bisnis, kita juga mendorong Irian Bhakti agar bisa mengelola hasil pertanian dan perkebunan masyarakat atau komoditi lainnya, seperti bisnis coklat atau kopi yang kemudian dikelola menjadi komuditi unggulan, sehingga memberi multiefek bagi masyarakat kita,” ujar Jhony Banua Rouw.
Sebab kata Jhony Banua, jika pihak ketiga bisa pinjam uang di bank dan mengelola potensi yang ada untuk mendapat untung, kenapa BUMD yang dibiayai APBD bisa rugi.
“Kalau begitu dievaluasi, kalau masih tidak bisa ganti manajemen dan kalau tidak bisa juga sebaiknya ditutup kemudian uangnya diberikan ke masyarakat,” tandas Jhony.
Jhony Banua Rouw menambahkan, jika DPR Papua sudah sepakat mengenai penataan aset ini. Oleh karena itu Pansus Aset akan kerja hingga Oktober 2023. Nanti pansus akan melihat berapa total nilai aset yang ada.
“Karena aset ini sangat banyak. Sebab bukan hanya aset tidak bergerak saja , tapi juga aset bergerak atau kendaraan yang harus ditata dengan baik,” tutupnya. (Tiara).
