Lamban Tangani Longsor Ringroad, Legislator Papua Ancam Datangi Kadis PUPR
Jayapura,– Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua dinilai tidak tanggap dalam menangani bencana longsor yang terjadi di Jalan Ringroad, Skyline, Abepura, Kota Jayapura.
Anggota DPR Papua, Alberth Meraudje, dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Abepura, mengungkapkan kekecewaannya saat meninjau lokasi longsor pada Selasa sore, 21 Januari 2025. Ia menyayangkan ketidakhadiran Dinas PUPR dalam menangani kejadian tersebut.
Sejak longsor terjadi pada 20 Januari 2025, hanya aparat Polresta Jayapura Kota yang tanggap dengan menggunakan alat berat milik Polri untuk membersihkan material di ruas jalan Ringroad,” ujar Alberth Meraudje, yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Papua.
Hingga Selasa sore, lanjut Meraudje, belum ada langkah nyata dari Dinas PUPR untuk meninjau atau menangani lokasi longsor. Saat ini, penanganan longsor dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Provinsi Papua dan Balai Jalan Nasional Provinsi Papua.
“Ini adalah tanggung jawab Dinas PUPR Provinsi Papua. Ketidakhadiran mereka sangat mengecewakan, mengingat bencana ini mengganggu aktivitas masyarakat,” tegasnya.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem itu mengaku kecewa lantaran PUPR dinilai seakan akan lepas tangan sejak kejadiannya longsor Ringroad pada 20 Januari 2025.
Meraudje menegaskan bahwa Kepala Dinas PUPR harus bertanggung jawab atas bencana ini dan segera mengambil langkah konkret. Untuk itu, ia berencana memanggil Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua ke kantornya pada Rabu, 22 Januari 2025.
“Kalau perlu, saya yang mendatangi kantornya. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” tegas politisi Partai NasDem itu.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang mengutamakan keselamatan pengguna jalan.
Menurut Meraudje, secara teknis, kondisi longsor di Ringroad masih dapat diatasi dengan membuka satu jalur untuk kendaraan, sementara jalur lainnya digunakan untuk pengerjaan alat berat.
“Melihat kondisi longsor saat ini, saya berharap satu jalur bisa difungsikan untuk kendaraan, sementara satu jalur lagi digunakan untuk pengerjaan alat berat, tentunya dengan pengawasan yang baik,” tutupnya.