Wagub Papsel: HNSI sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Pembinaan Nelayan

Jayapura,- Wakil Gubernur Papua Selatan yang juga merupakan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Selatan, Paskalis Imandawa menegaskan bahwa pentingnya sektor perikanan sebagai sumber pangan bergizi tinggi.

Hal itu ia tegaskan, saat menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Daerah (Musda) I HNSI Provinsi Papua yang digelar di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, pada Senin pada, 20 April 2026

Ia juga menyebut ikan sebagai salah satu sumber nutrisi terbaik yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan, khususnya bagi masyarakat nelayan di seluruh wilayah Papua.

“Kalau kita bicara soal nutrisi, ikan memiliki kandungan yang sangat tinggi. Karena itu, masyarakat nelayan harus mendapat perhatian serius dan diprioritaskan dalam pembangunan,” ujarnya.

Wagub Papsel itu pun menekankan bahwa tidak hanya komoditasnya yang penting, tetapi juga kesejahteraan manusia, yakni para nelayan itu sendiri.

Menurutnya, Pemerintah perlu hadir dalam memberikan fasilitas, perlindungan, dan dukungan nyata bagi nelayan.

Apalagi tegas Paskalis, HNSI merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjangkau dan membina nelayan.

Oleh karena itu, ia pun berharap ke depan HNSI di Papua dapat membangun jaringan komunikasi yang kuat hingga ke tingkat cabang dan langsung menyentuh masyarakat nelayan di lapangan.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan legalitas kepengurusan HNSI, khususnya di wilayah Papua Selatan. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan Musda sejak 17 Juli 2025, namun hingga kini kepengurusan tersebut belum dikukuhkan.

“Kami berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI dapat segera mengambil langkah untuk melantik seluruh kepengurusan DPD yang sudah melaksanakan Musda, termasuk di Papua Selatan,” tegas Paskalis.

Namun, ia mengingatkan bahwa pentingnya peran HNSI dalam memberikan edukasi kepada nelayan, terutama dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan menghindari aktivitas ilegal, termasuk keterlibatan dalam jaringan narkotika. Menurutnya, nelayan harus mampu menjadi “polisi bagi diri sendiri” di laut, menjaga integritas, serta tetap fokus pada profesi sebagai pencari nafkah yang taat aturan.

Tak hanya itu, Paskalis juga menekankan perlunya perlindungan terhadap nelayan kecil, khususnya yang berada di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, ia berharap pengurus HNSI yang terpilih dapat memperjuangkan kepentingan nelayan kecil secara nyata dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Koordinator Wilayah HNSI Papua Raya, Fredy Aronggear, memberikan klarifikasi terkait isu dualisme kepengurusan HNSI di Papua Selatan.

Kepada pers, ia menegaskan bahwa tidak ada dualisme dalam tubuh HNSI, dan kepemimpinan yang sah berada di bawah Ketua Umum Herman Hery yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Isu dualisme itu tidak benar. Kepemimpinan HNSI yang sah sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Kami juga akan membuka dokumen resmi agar masyarakat mengetahui secara transparan,” jelas Fredy.

Fredy juga mengatakan, bahwa pihaknya berencana melaksanakan pelantikan serentak bagi sejumlah DPD HNSI yang telah menyelenggarakan Musda, termasuk di wilayah Papua.

“Pelantikan direncanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 HNSI pada Mei mendatang di Maluku Utara,”ungkapnya.

Namun ia kembali mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang mengatasnamakan HNSI untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, karena hal tersebut dapat merusak kepercayaan organisasi.

Untuk itu, Fredy Aronggear menambahjan, melalui Musda I HNSI Provinsi Papua ini, diharapkan tercipta kepengurusan yang solid dan mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Tanah Papua. (Tiara)