Tinjau Korban di RSUD Yowari, DPR Papua Desak Investigasi Menyeluruh Dugaan Keracunan MBG
SENTANI – Wakil Ketua I DPR Papua Herlin Beatrix Monim bersama Ketua Komisi V DPR Papua Dina Rumbiak didampingi Wakil Ketua Komisi V, Jaya Kusuma, Sekretaris Komisi V, Dwita Handayani serta pimpinan dan anggota Komisi V meninjau langsung penanganan korban dugaan keracunan yang diduga berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura, Rabu (5/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan terhadap para korban berjalan optimal, sekaligus melihat secara langsung kesiapan rumah sakit dalam menangani pasien.
“Kami datang untuk melihat bagaimana penanganan dan pelayanan yang dilakukan rumah sakit secara langsung. Kami juga ingin memastikan perkembangan kondisi pasien, jumlah korban yang dirawat, serta ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis,” ujar Herlin usai meninjau penanganan korban di RSUD Yowari.
Ia mengungkapkan telah menerima laporan bahwa jumlah pasien yang terdampak mencapai sekitar 70 orang. Para korban terdiri atas anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Herlin menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat Program MBG, harus menjadi prioritas utama.
Ia menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun, pelaksanaannya harus diiringi dengan penerapan standar keamanan pangan yang ketat.
“Program MBG ini memiliki tujuan yang sangat baik. Tetapi pelaksanaannya harus aman, makanannya berkualitas dan memenuhi standar keamanan pangan,” tegasnya.
Menurut Herlin, banyaknya korban menjadikan peristiwa tersebut sebagai persoalan serius yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Karena itu, DPR Papua mendesak dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut.
“Kita harus mengetahui penyebabnya. Karena korbannya bukan hanya siswa SD, SMP, dan SMA, tetapi juga balita, ibu hamil, ibu menyusui,” katanya.
Selain investigasi, DPR Papua juga meminta seluruh pihak yang terlibat bersikap terbuka, mulai dari penyedia layanan MBG, pihak sekolah, pemerintah daerah hingga rumah sakit, agar proses penelusuran penyebab kejadian dapat dilakukan secara transparan.
Herlin menegaskan seluruh korban harus mendapatkan penanganan medis secara maksimal. Apabila hasil investigasi menemukan adanya kelalaian ataupun pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, DPR Papua meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab.
“Kami juga mendorong evaluasi terhadap sistem pengadaan, pengolahan, distribusi dan pengawasan makanan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Papua Dina Rumbiak menyatakan DPR Papua akan memanggil seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura untuk meminta penjelasan terkait pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, pemanggilan tersebut penting sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan MBG, terutama setelah sebelumnya juga terjadi dugaan keracunan di SMA Negeri 5 Jayapura.
“Kami akan meminta penjelasan dari seluruh pengelola SPPG terkait pelaksanaan layanan MBG. Harus ada investigasi dan apabila ditemukan unsur kelalaian, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Dina.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, RSUD Yowari, Dinas Kesehatan serta tenaga medis yang telah menangani para korban.
Berdasarkan hasil pemantauan, pelayanan kesehatan berjalan baik dan ketersediaan obat-obatan maupun peralatan medis masih mencukupi.
“Kami berharap seluruh korban segera pulih. Yang terpenting, kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi sehingga Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tetap menjamin keamanan para penerimanya,” tutup Dina.