Jayapura – Anggota Komisi I DPR RI dari dapil Papua, Yan Permenas Mandenas atau disingkat YPM mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu respon Pemprov Papua terkait penerimaan tentara Otsus.
Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan, terkait dengan soal rekrutmen tentara Otsus Papua Barat itu sudah selesaikan dan sekarang menunggu Papua.
Hanya saja kata Yan Mandenas, kapan pemerintah pusat mau respons ini, karena pemerintah sudah menyiapkan alokasi anggaran mulai rekrutmen sampai pendidikan.
“Selanjutnya nanti APBN yang membiayai mereka untuk mereka bertugas. Jadi kita tunggu saja. Minimal ada respon cepat bisa 1000 dan bisa 1500 kuota TNI baik Tamtama, Secaba, Akmil yang nanti dibagi sesuai dengan standar yang ditentukan Mabes TNI. Ini khusus AD,” ungkap mantan Ketua Komisi IV DPR Papua ini kepada sejumlah wartawan, Kamis (25/2).
Apalagi kata Yan Mandenas, prirotas sekarang adalah membangun Papua termasuk nanti akan ada WIFI Gratis akan dipasang di Papua pada titik titik tertentu.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Fraksi Gerindra DPR Papua, Yanni, SH mengatakan, jika rekturmen TNI-Polri ini sudah cukup lama kita dengar.
“Anak anak kita juga sebenarnya antusias tapi mungkin seringkali ada berbagai kendala sehingga gugur dan kita juga temukan kuota itu diisi oleh anak anak dari provinsi lain. Ini tidak boleh terjadi. Kuota itu harus betul betul diisi oleh anak asli Papua. Minimal dia lahir besar di Papua,” tandas Yanni.
Untuk itu dengan tegas Yanni meminta, agar kuota anak Papua tidak boleh diisi dari daerah lain dan juga perlu mendapat bimbingan miniman 3 bulan sebelum anak anak Papua tersebut mengikuti tes, agar mereka bisa maksimal.
“Kami Fraksi Gerindra mengimbau kepada semua bupati untuk siapkan anggaran,” ujar Yanni.
Selain itu Ketua DPD Partai Gerindra Papua ini juga menyampaikan kepada Yan Mandenas agar di semua Kementerian harus ada putra putra Papua di situ, sehingga Papua juga merasa memiliki Indonesia.
“Begitu juga dengan jabatan duta besar dan lainnya, sehingga orientasinya tidak lari ke gubernur, wakil gubernur saja, tapi ada solusi lain,” pungkasnya.
