Pasific Pos.com
Headline Kriminal

Sikapi Kasus Penembakan Katekis Katolik di Intan Jaya, Ini kata Legislator Papua

Pansus Otsus
Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa.

Jayapura, – Belum hilang dari ingatan kita, peristiwa penembakan di Kabupaten Intan Jaya Papua terhadap seorang hamba Tuhan pada pertengahan bulan lalu, kini kembali seorang pewarta gereja Katolik Stasi Emondi Paroki Bilogai di Intan Jaya, tertembak di area Domogau pada Rabu 7 Oktober 2020, pukul 07.00 WIT.

Menanggapi kejadian itu, Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa angkat bicara.

Laurenzus Kadepa mengungkapkan, jika ia sangat sedih karena buntut dari insiden penembakan itu warga sipil jadi korban. Termasuk hamba Tuhan dan tenaga medis.

“Saya sedih melihat semua kejadian yang selama ini menimpa warga sipil, hamba Tuhan, juga tenaga medis. Dan kali ini seorang Katekis Gereja Katolik bernama Agustinus Duwitau ditembak dan masih dirawat di rumah sakit disana. Saya sudah pastikan ke pihak DPRD setempat bahwa Bupati Natalis Tabuni sendiri sedang mengamankan korban ke rumah sakit,” kata Laurenzus Kadepa ketika dihubungi Pasific Pos, Kamis (8/10).

Menyikapi hal itu, legislator Papua ini meminta tiga kepada kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Pemerintah Pusat juga Pemerintah Provinsi Papua.

Pertama ia meminta kepada kelompok bersenjata dalam hal ini TPNPB untuk bisa menahan diri dan harus pilih lokasi perang yang jauh dari perkampungan masyarakat sipil, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

“Harus cari lokasi baru, yang jauh dari perkampungan masyarakat, supaya masyarakat sipil tidak selalu menjadi korban,” ujar Kadepa.

Lalu yang kedua lanjut Kadepa, negara dalam hal ini Pemerintah Pusat segera mengambil kebijakan dan menarik semua pasukan non organik yang ditempatkan di kampung-kampung di Papua. Hal ini yang membuat warga masyarakat menjadi trauma berkepanjangan sejak dulu hingga saat ini.

“Ketiga, kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini gubernur segera mencabut ijin operasi tambang WABU 1 (Freeport Block B) di daerah Intan Jaya Papua yang mana merupakan daerah konflik.
Kalau bisa jangan memberikan surat ijin operasi lagi. Mari prioritaskan masalah kemanusiaan dulu, setelah itu baru melihat bidang lainnya,”tandas Kadepa.

Untuk itu, Laurenzus Kadepa mengajak kepada seluruh stakeholder yang ada, untuk lebih mengedepankan masalah kemanusiaan dan tetap fokus bekerja untuk kemanusiaan, setelah itu baru selesaikan hal lain.

“Kasus-kasus ini kan baru dan kejadian penembakan ini berturut-turut. Jadi saya pikir percuma juga bentuk tim, karena masalahnya sudah jelas. Sebab kehadiran dua kelompok yang beda kepetingan ditengah masyarakat.

Kadepa menjelaskan bahwa dua kelompok bersejata yang dimaksud itu adalah aparat negara dengan kelompok bersenjata dalam hal ini TPNPB.

“Lebih baik kita cari solusinya saja, karena masalahnya sudah jelas. Sebab jika dua kelompok bersenjata ini bertemu, maka yang jadi korban masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa. Jadi sebagai negara harus cari solusinya supaya semua aman,” ujar Kadepa.

Solusinya itu lanjut Kadepa, seperti yang tadi saya katakan TPNPB segera menahan diri dan mencari lokasi perang diluar dari perkampungan masyarakat. Dan kepada negara (pemerintah pusat) segera menarik pasukan non organik dari kampung-kampung di Papua. Pemerinta pusat dan Pemerintah Provinsi Papua tidak boleh lagi memberikan ijin operasi tambang

Sebab kata Kadepa, dengan banyaknya dibentuk tim untuk turun lakukan investigasi di Intan Jaya, itu tidak menjamin keselamatan masyarakat, sepanjang dua kelompok bersenjata ini masih eksis di lapangan.

“Semua tim yang dibentuk itu tidak menjadi bisa menjamin keselamatan masyarakat yang ada di Intan Jaya. Ini kita bicara realita saja, karena ada banyak tim yang dibentuk tapi masalah HAM di Papua tidak pernah selesai. Ini yang jadi masalah sampai hari ini,”tekannya.

“Jadi selama ini, belum ada hasil yang nyata dan signifikan dari kinerja tim-tim yang dibentuk itu. Sehingga menurut saya tidak perlu bentuk tim ini, tim itu. Masalahnya sudah jelas karena disana itu ada kelompok bersenjata yang disebut TPNPB dengan ideologi mereka dan kelompok bersenjata TNI/Polri dengan tugas negara. Jadi dua kelompok ini masing-masing punya senjata,”tandas Kadepa.

Bahkan kata Kadepa, sepanjang dua kelompok ini tetap berada di wilayah yang sama, maka mereka tetap dan kapan saja akan saling baku tembak dan yang jadi korban adalah masyarakat sipil, yang korban hamba Tuhan, yang korban tenaga medis. Ini menyedihkan dan sangat memprihatinkan.

Oleh karena itu sambungnya, percuma bentuk tim banyak-banyak, karena yang ada tim diatas tim tidak pernah membuahkan hasil yang nyata dan riil.

“Kalau masalah Nduga dan Intan Jaya masalahnya sudah jelas, jadi untuk apa bentuk tim,” ketusnya.

Selain itu, Laurensus Kadepa juga meminta Gereja Katolik segera angkat bicara dan dorong proses hukum pelaku penembakan yang menewaskan tenaga pastoralnya di Intan Jaya ke rana hukum.

Artikel Terkait

Kembali Terjadi Penembakan di Intan Jaya, Negara Didesak Hentikan Pendekatan Keamanan Untuk Papua

Tiara

DPR Papua Bersama Komnas HAM RI Sepakat Kawal Proses Kasus Intan Jaya Hingga Tuntas

Tiara

Pansus Kemanusiaan DPR Papua Minta Tim Pencari Fakta Intan Jaya Harus Terbuka

Tiara

Ini Kata Ketua Tim Pencari Fakta Selama di Intan Jaya

Ridwan

Kapolda : Tinggal Menunggu Waktu Untuk Penindakan Terhadap KKB

Ridwan

KKB Kembali Beraksi Di Intan Jaya

Ridwan

Hentikan Kekerasan di Intan Jaya, Yan Mandenas : Mari Gunakan Ruang Dialog

Bams

Pansus Kemanusiaan DPR Papua Sampaikan Hasil Investigasi Penembakan di Intan Jaya

Tiara

Tim Pencari Fakta Intan Jaya Ditembaki KKB, Dosen UGM Jadi Korban

Ridwan