WAROPEN-Sejumlah warga masyarakat Kabupaten Waropen yang tergabung dalam Organisasi Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Waropen (GEMPA) melakukan audiensi bersama Anggota DPRD Waropen, Kamis (5/8).
Dua tuntutan utama yang disampaikan adalah meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Waropen, dan juga menolak pelaksanaan Sidang Sinode GKI ke XVIII Tahun 2022 mendatang, dengan beberapa alasan.
Ketua GEMPA Waropen yang disampaikan oleh Yohanis Wonatorei, dihadapan para Anggota DPRD Waropen dan juga anggota dan simpatisan yang hadir menyampaikan Penolakan Tuan Rumah Waropen dalam Agenda Besar Keagamaan Sidang sinode ke-18 di Kabupaten Waropen. Karena menurut GEMPA agenda itu kurang berdampak positif bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Waropen. Pihaknya mengkhawatirkan agenda Sidang Sinode yang direncanakan bergulir tahun 2022 nanti, berpotensi menjadi lahan penyalahgunaan kewenangan.
Audiensi ini disambut oleh beberapa Anggota DPRD Waropen salah satunya yang menerima aspirasi dari Ketua dan Sekretaris Organisasi Gempa ini adalah Nikson Yenusi. Dia Berterimakasih sekaligus menanggapi beberapa point yang disampaikan.
“Saya perlu tegaskan bahwa tuntutan dari Masyarakat dan ASN akan saya kawal sampai ke tingkat yang lebih tinggi, sedangkan terkait dengan Rekomendasi nanti kami akan diskusikan dengan seluruh Anggota DPRD karena kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri,” ujar Nikson Yenusi.
Sedangkan terkait penolakan pelaksanaan Sidang Sinode GKI ke XVIII di Waropen, pihaknya berpendapat bahwa hal itu diluar kewenangannya dan akan melakukan diskusi dengan seluruh Anggota DPRD Waropen. (il).
