Perjuangkan Nasib PPPK, Senator Indrajaya Minta Tidak Ada Lagi Yang Hidup Dalam Ketidakpastian 

JAKARTA-Anggota Komisi II Dapil Papua Selatan dan Banggar DPR RI, Indrajaya memberi perhatian penuh terhadap nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sebagai wakil rakyat di tingkat pusat, ia benar-benar konsen memperjuangkan nasib masyarakat termasuk dari kalangan pegawai yang masih membutuhkan perhatian.

Indrajaya berharap tidak ada lagi PPPK yang hidup dalam ketidakpastian. Seperti yang diketahui, selama berbulan-bulan, PPPK dihantui berbagai isu. Mulai akan dirumahkan, gaji tidak tersedia bahkan ada kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Karena itu, pernyataan pemerintah bahwa tidak boleh ada PPPK yang dirumahkan atau menganggur menurutnya merupakan kabar yang sangat melegakan.

Indrajaya mengemukakan, daerah sedang menghadapi tekanan fiskal dan harus melakukan efisiensi. Tetapi efisiensi jangan sampai menjadikan PPPK sebagai pihak yang menanggung akibatnya. Ada beberapa solusi yang disiapkan pemerintah pusat, yaitu Pemda melakukan efisiensi pada belanja yang tidak prioritas, kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dan kepada daerah disalurkan.

Jika masih belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan tambahan DAU. Dukungan fiskal tersebut disebut mencapai sekitar Rp18,9 triliun, terdiri dari sekitar Rp10 triliun kurang bayar DBH dan lebih dari Rp8 triliun tambahan DAU. Artinya, pemerintah pusat sedang menyiapkan ruang fiskal agar kewajiban pembayaran pegawai, termasuk PPPK, tetap dapat dipenuhi.

Dijelaskan, keresahan PPPK bukan tanpa alasan. Di Maluku Tengah, sekitar 1.700 PPPK paruh waktu dilaporkan belum menerima gaji, sebagian bahkan hingga lima bulan. Di Karawang, ratusan PPPK paruh waktu tenaga kependidikan juga dilaporkan belum menerima gaji Januari–Februari 2026. Sementara di Palopo, 379 guru dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu dilaporkan belum menerima gaji selama tiga bulan.

” Fakta tersebut bukan sekedar angka. Di balik setiap angka ada keluarga yang harus makan, membayar cicilan, menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan kesejahteraan PPPK yang setiap hari hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat, “terang Indrajaya kepada Pasific Pos, Kamis (13/8). (Iis)